Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau, Adam Syafaat, usai rapat koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, Dinas PUPR Provinsi Riau, PUPR Rohul, dan Bapedda Riau, Kamis (25/9/2025). Rapat tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Riau lainnya dari Dapil Rohul, Budiman, Hardi Chandra, dan Hasbi Assodiqi.

Adam menekankan bahwa pengusulan Jalan Lintas Rohul-Sumut menjadi jalan nasional akan berdampak besar pada pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat setempat.

“Jika Jalan Lintas Rohul-Sumut statusnya jadi jalan nasional, maka akan sangat membantu pembangunan jalan di Riau, tidak lagi bergantung kepada APBD, kualitas jalan bagus, lalu lintas semakin lancar, tentu ini juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Adam.

Fokus pada Satu Lintasan Prioritas

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar Dinas PUPR Riau fokus mengusulkan satu lintasan prioritas, yakni ruas Jalan Rantau Berangin - Padang Lawas, sepanjang 150 kilometer. Menurutnya, pengajuan terlalu banyak lintasan dikhawatirkan justru membuat tidak ada satu pun yang diakomodir oleh pemerintah pusat.

Adam menekankan bahwa usulan ini selaras dengan visi dan misi pemerintah pusat maupun provinsi, yaitu membuka konektivitas antarwilayah, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Koordinasi Lintas Daerah Diperlukan

Ketua Komisi II DPRD Riau ini juga mengusulkan agar perjuangan pengusulan jalan nasional disusun dalam program kerja yang terencana dengan baik, untuk menghindari adanya “missing link” pada ruas-ruas jalan yang nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Selanjutnya, karena status jalan nasional harus terhubung langsung dengan jalan nasional lainnya, maka diperlukan koordinasi lintas daerah, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Pemerintah Provinsi Sumut,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan membuka akses transportasi lebih lancar dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Rokan Hulu dan sekitarnya.