Mereka menggelar aksi di Kantor DPRD Rokan Hulu, untuk menyampaikan aspirasi serta empat tuntutan terkait pembangunan jalan, khusus angkutan perusahaan yang mengalami kendala di lapangan.

Aksi yang mayoritas diikuti karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dipicu belum terealisasinya janji Pemerintah Kabupaten Rohul untuk membentuk tim pendamping dalam upaya membantu pembebasan lahan untuk pebuatan jalan, khusus angkutan perusahaan sesuai hasil mediasi Senin (11/8/2025) lalu saat demonstrasi di Kantor Bupati Rohul.

Rombongan massa dalam menyampaikan aspirasi di depan pagar Kantor DPRD Rohul itu dipimpin Humas PT MAN Hafizh yang mendapat pengawalan dan pengamanan dari Polres Rohul. Mereka disambut anggota DPRD Rohul dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Tambusai Utara Mukhlizar dan Purwadi. Mengingat dalam bersamaan Pimpinan DPRD Rohul sedang mengikuti rapat di rumah dinas bupati.

Dalam aksi tersebut, karyawan PT MAN menyampaikan 4 tuntutan, satu, meminta pernyataan sikap DPRD Rohul untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Rohul memberikan kepastian penyelesaian permasalahan jalan PT MAN, sesuai hasil mediasi pada Senin (11/8/2025) lalu.

Dua, ikut mendesak Pemkab membentuk tim khusus pengawalan pembebasan lahan jalan PT MAN sesuai hasil mediasi dan surat yang telah dikirimkan ke Kantor Bupati Rohul, Rabu (13/8).

Tiga, meminta solusi kepada DPRD Rohul terkait pekerjaan karyawan yang menggantungkan hidup kepada PT MAN yang berhenti beroperasi akibat seminisasi jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangun Jaya. Empat, usut tuntas permasalahan permintaan Rp5 per Kg bagi kendaraan pembawa sawit yang dilayangkan pihak desa kepada PT MAN sebagai syarat kolaborasi.

Menindaklanjuti aspirasi itu, anggota DPRD Rohul Mukhlizar menawarkan mediasi. 10 orang dari Karyawan PT MAN diajak untuk duduk bersama dalam rapat mediasi di ruang rapat DPRD Rohul guna mencarikan solusi terbaik atas aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.

Atas tawaran itu, perwakilan masyarakat, karyawan dan Humas PT MAN, Hafizh ikut dalam rapat mediasi yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini didampingi Wakil Ketua DPRD H Porkot Lubis SH MM dan anggota DPRD Mukhlizar serta Purwadi.

Dalam rapat itu, Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini membacakan sejumlah hasil mediasi yang telah dilakukan dan disepakti bersama oleh PT MAN, mulai dari tingkat Pemerintah Desa Bangun Jaya, Pemerintah Kecamatan Tambusai Utara hingga mediasi di Kantor Bupati Rohul pada 11 Agustus lalu.

Humas PT MAN Hafizh menjelaskan Tim PT MAN mengalami kendala dalam upaya pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan jalan menuju pabrik. Karena sejumlah masyarakat yang semula setuju menjual lahan, besoknya menolak karena tak ingin terlibat konflik antara PT MAN dengan pemerintah desa.

"Kalau sudah baikan dengan pak Kades, pakai saja lahan itu untuk jalan angkutan perusahaan," tutur Hafizh seraya mengatakan sejak dibangunnya jalan seminisasi oleh pemerintah desa Bangun Jaya yakni tanggal 5 Agustus hingga sekarang, perusahaan tidak beroperasi.

Dalam rapat mediasi, Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini menyebutkan, Pemkab Rohul saat ini sedang menyiapkan Tim Pendamping yang dibentuk untuk pengawalan pembebasan lahan jalan PT MAN.

"Tadi sebelum saya ikut rapat mediasi ini, sempat menelpon. Katanya Pemkab Rohul sedang bentuk tim. Jadi kalau dalam menyelesaian persoalan, harus punya kesabaran yang tinggi, karena proses ini tidak semudah membalikkan telapak tanggan. Insya Allah dalam pekan ini atau selambat-lambatnya akhir bulan ini tim sudah dibentuk oleh Pemkab Rohul," terangnya.

Politisi PDI-Perjuangan Rohul itu mengaku sudah mendengar apa yang menjadi persoalan dan aspirasi yang disampaikan PT MAN ke DPRD Rohul. "DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Pemkab Rohul bukan keputusan. Namun pihaknya akan menyurati dan mendesak Pemkab Rohul agar segera menindaklanjuti hasil mediasi terkait pembentukan tim pendampingan pembebesan lahan jalan yang dibangun PT MAN. Supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut," tegasnya.(***)

Sumber: Riaupos