‘’Kenapa Bumdes perlu dilibatkan? Karena kami melihat Bumdes adalah salah satu penggerak ekonomi pedesaan, dengan pengelola yang memiliki integritas. Kerja kolaborasi ini, saya pikir, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat,’’ jelas Kelmi, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, Bumdes yang sehat dan bersih sangat berperan dalam pembangunan desa. Pengelolaan program ini dapat lebih bertanggung jawab karena sistem kerja Bumdes diawasi oleh berbagai pihak, seperti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

‘’Mereka adalah bagian tak terpisahkan dalam pembangunan desa. Dengan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, pelaksanaan program makan gratis ini bisa berjalan penuh tanggung jawab,’’ tambahnya.

Kelmi berharap usul ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat agar program makan gratis tidak hanya mendukung pendidikan, tetapi juga memberdayakan ekonomi desa melalui Bumdes.(***)

Sumber: Goriau