Terdapat 16.585 Pekerja Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan bantuan iuran JKK dan JKM melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit ini. 

Bupati Rokan Hulu, H Sukiman mengaku bantuan ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi pekerja kelapa sawit yang sering kali terabaikan.

"Kami berfokus pada pekerja sawit yang merupakan bagian penting dari ekonomi daerah, namun sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam hal perlindungan sosial,” ujar Sukiman.

Dia menjelaskan bahwa Launching ini diselenggarakan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja sektor perkebunan yang kerap menghadapi risiko tinggi dalam bekerja.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau,Sumbagut Eko Yulianda, menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial semakin meningkat.

“Dulu banyak yang tidak memahami fungsi jaminan sosial, tapi kini masyarakat sudah semakin paham bahwa ini adalah bentuk kepedulian negara. Kami berharap perlindungan ini akan memberikan rasa aman bagi 16.585 pekerja sawit jika terjadi risiko seperti kecelakaan atau kematian,” kata Eko.

Masih ditempat yang sama, Kadis Koptransnaker, Zulhendri S.Sos M.IP menyebutkan bahwa dana untuk program ini bersumber dari DBH sawit yang digunakan sesuai peruntukannya.

"Sebagian besar dana DBH sawit dialokasikan untuk infrastruktur, namun kami memanfaatkan sebagian untuk perlindungan sosial bagi pekerja," ujar Zulhendri.

Dia berharap jaminan keselamatan kerja bagi pekerja kelapa sawit ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan rasa aman dalam bekerja.

"Dengan adanya program ini, diharapkan pekerja perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu dapat bekerja dengan lebih tenang, mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan yang memadai dari risiko kecelakaan dan kematian," pungkasnya.(***)

Sumber: Riaumandiri