Informasi di lapangan, dua sungai yang dikabarkan tercemar tersebut adalah Sungai Ngaso dan Sungai Danto. Sedangkan limbah yang dimaksud berasal dari PKS PT Karya Cipta Nirvana (KCN) dan PKS PT Rohul Sawit Industri (RSI).

Kepada GoRiau.com, Selasa (16/7), Ketua Lembaga Adat Desa Ngaso, Engki Dt Bendahara menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan DLH Rohul selama ini.

"Pencemaran limbah di Sungai Ngaso dan Danto bukan terjadi kali ini saja, Namun tak pernah ada tindakan yang tegas dari DLH," ucapnya.

Tokoh adat Desa Ngaso ini pun menyebutkan wajar kalau ada anggapan dan sorotan konflik kepentingan yang bermain dalam persoalan ini.

"Tendensinya jelas, Pencemaran limbah yang terus terjadi tanpa ada sanksi dan tindakan dari DLH menjadi tolak ukurnya, " tambahnya.

Dijelaskannya lagi, sebelumnya DLH Rohul Bidang Pengendalian, Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) bersama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), terlihat hanya melakukan tinjauan lapangan, namun tanpa hasil yang komprehensif.

Untuk itu, Engki Dt Bendahara berharap agar DLH Rohul benar- benar melakukan fungsi dan kewenangan sesuai dengan kapasitas nya.

"Lakukan tinjauan yang seharusnya, analisa persoalan dan berikan sanksi kalau memang terbukti menyalahi regulasi dan aturan," tutup nya.

GoRiau.com berusaha mendapatkan keterangan dari DLH Rohul terkait persoalan yang tengah berkembang, namun Kepala DLH Rohul Suparno belum memberikan konfirmasi. Ketika dihubungi melalui saluran telepon maupun pesan singkat (WhatsApp), belum direspon. (***)

Sumber: Goriau