www.riau12.com
Sabtu, 22-08-2026 | Jam Digital
20:52 WIB - Penutupan MTABS SMA Islam Al Azhar 24 Cigombong Meriah, Tokoh Agama hingga Aparat Hadir | 17:34 WIB - Bunda Literasi Kampar Luncurkan Buku Candi Muara Takus, Anak Diajak Cinta Sejarah Sejak Dini | 17:08 WIB - Rapat Banggar DPRD Riau Diwarnai Ketegangan, Adu Argumentasi Dua Legislator Berujung Skorsing | 16:49 WIB - Workshop BRK Syariah Bekali UMKM Kelola Keuangan Digital, Akses Pembiayaan Makin Mudah | 16:36 WIB - DPRD Pekanbaru Usul Pendataan Anak Putus Sekolah Diperkuat dengan Peran RT/RW | 15:45 WIB - Diduga Standing Motor di Jembatan, Pemuda Kampar Ditemukan Tewas di Sungai usai Hilang 3 Hari
 
Validitas DTKS Masih Simpan Banyak Persoalan, DPR RI desak Kemensos Tegas
Sabtu, 01-06-2024 - 15:24:25 WIB

TERKAIT:
   
 

Riau12.com-ROHUL- Validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementrian Sosial (Kemensos), masih menyimpan banyak persoalan. Hal itu diduga sebagai penyebab tidak tepat sasarannya program bantuan sosial pemerintah.

Padahal, pemerintah telah mengucurkan anggaran tak sedikit untuk program bantuan sosial tersebut setiap tahunnya. Namun, hasilnya dinilai belum efektif menekan angka kemiskinan.

Persoalan karut marut data DTKS ini menjadi sorotan khusus Anggota DPR RI Komisi VIII Dr H Achmad MSi. Bupati Rohul 2 periode itu meminta ketegasan dan keberanian Kemensos dalam menertibkan serta memvalidasi DTKS ini.

"Masih banyak ditemukan warga yang seharusnya masuk DTKS justru tak masuk. Sebaliknya, ada penerima bantuan yang ekonominya sudah mampu, namun masih terdaftar di DTKS. Ini fakta, Kemensos harus tegas merubah data ini. Ketika penerima bantuan sudah dikatagorikan mampu, ya di keluarkan dari data DTKS itu," cakap Achmad, Jumat (31/05/2024).

Achmad menyatakan, update DTKS harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah hingga ke jajaran paling bawah. Hal ini bertujuan agar DTKS yang dihasilkan benar-benar valid dan linier, sehingga bantuan sosial yang disalurkan pemerintah itu benar-benar diberikan kepada yang berhak.

"Minimal 3 bulan sekali DTKS itu harus dilakukan update, sehingga 10 juta keluarga penerima manfaat itu benar-benar orang yang berhak menerima," ujar Achmad.

Selain itu, lanjut Achmad, dalam melakukan validasi DTKS ini, komitmen pemerintah daerah dan jajarannya sebagai ujung tombak, juga sangat dibutuhkan. Perangkat desa juga harus bersikap Objektif dalam melakukan pendataan DTKS ini, bukan hanya sebatas seremonial dan administrasi tapi harus di urus serius.

"Pemerintah daerah harus memiliki komitmen karena mereka yang tau warganya. Perangkat desa/lurah hingga RT RW. Harus aktif dan objektif jangan karena sesuatu hal tidak berani. Kalau memang faktanya warga itu tidak mampu, harus dimasukan dalam data dalam DTKS," tegasnya.(***)

Sumber: Cakaplah.com




 
Berita Lainnya :
  • Validitas DTKS Masih Simpan Banyak Persoalan, DPR RI desak Kemensos Tegas
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    4 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    5 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    6 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    7 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    8 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    9 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2022 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved