OTT tersebut menyeret MD (40) selaku manajer dan ADN (43) selaku supervisor SPBU, serta HMY (38) yang berperan sebagai pengepul BBM bersubsidi. Mereka diduga menjual bio solar dan pertalite bersubsidi kepada pihak lain dengan imbalan Rp10.000 per jerigen.

Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Adrian Sumampau, membenarkan penghentian suplai tersebut. Menurutnya, Pertamina tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU.

"Pertamina Patra Niaga tidak mentolerir bentuk kesalahan dan pelanggaran serta mendukung proses hukum yang berjalan," ujarnya.

Penghentian suplai BBM bersubsidi mulai diberlakukan sejak Ahad (10/8/2025) untuk SPBU milik PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda. Langkah ini juga disertai pemeriksaan rekaman CCTV, data transaksi, dokumen pendukung, dan surat rekomendasi pembelian dari Dinas Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir.

Pantauan Rabu (13/8/2025) di SPBU Batu 4 Bagan Punak, lokasi tampak sepi tanpa aktivitas pengisian BBM. Kondisi ini menimbulkan kelangkaan bio solar di Bagansiapiapi, memicu keresahan nelayan yang bergantung pada BBM untuk melaut.

Satria Jonatan, tokoh muda Rokan Hilir, menyatakan keprihatinannya. "Proses hukum kita dukung, tapi solusi untuk nelayan harus segera ditemukan. Kelangkaan solar sangat berdampak terhadap perekonomian mereka dan juga masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapannya," ucapnya, Rabu (14/8/2025).

GoRiau menelusuri aktivitas nelayan tradisional di pinggiran Sungai Rokan. Beberapa nelayan terlihat tetap mencari ikan menggunakan sampan dayung di sekitar Kuala Bagan. "BBM sulit, jadi kami tetap je laut dengan sampan dayung demi menghidupkan asap dapur," aku Syafri, seorang nelayan.

Para nelayan berharap persoalan di tubuh PT SPRH Perseroda Rohil dan SPBU Batu 4 segera diselesaikan, termasuk penataan ulang jajaran penting di badan usaha milik Pemkab Rohil tersebut.(***)

Sumber: Goriau