Yayasan Al Hidayah yang berlokasi di Jalan Poros Sungai Tabuan, Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi menjadi salah satu nama yang tercantum dalam daftar 145 penerima CSR PT SPRH. Siti mengaku kaget dan merasa namanya dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Saya mendengar kabar sejak Maret 2025 bahwa sekolah kami menerima dana CSR Rp100 juta. Tapi sampai Kamis (31/7/2025) ini, sepeser pun tidak pernah kami terima," ujar Siti.

Ia bahkan mengaku telah mendatangi kantor PT SPRH di Jalan Perniagaan, Bagansiapiapi, untuk mengonfirmasi kabar tersebut, namun tidak mendapat penjelasan apa pun dari pihak perusahaan.

"Saya tanya langsung ke sana, tapi tidak ada jawaban. Sampai sekarang saya juga belum pernah dipanggil atau dimintai keterangan oleh penyidik Polda Riau," jelasnya.

Menurut Siti, selama delapan tahun mengelola sekolah tersebut, ia menggunakan rumah pribadinya sebagai tempat belajar untuk anak-anak di wilayah tersebut.

"Sekolah ini berdiri di rumah saya sendiri. Ada 22 anak TK yang belajar pagi, 48 anak MTDA sore hari, dan 48 anak mengaji pada malam hari. Kami tidak pernah mengajukan proposal dana CSR ke PT SPRH," urainya.

Dari penelusuran, nama Yayasan Al Hidayah tercatat di urutan ke-45 dalam daftar penerima CSR PT SPRH Tahun Anggaran 2024. Dugaan pencatutan nama ini mencuat seiring berkembangnya kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR senilai Rp19,5 miliar lebih yang saat ini ditangani tim Reskrimsus Polda Riau.

Surat panggilan penyidik Polda Riau dengan nomor B/994/III/Res.3.1/2025/Reskrimsus tertanggal 27 Maret 2025 juga beredar di kalangan publik. Beberapa pihak yang namanya tertera dalam rekap penerima CSR telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Semoga kasus ini bisa diungkap dan siapa pun yang bermain dengan uang negara harus mempertanggungjawabkannya," ucap salah seorang warga. (***)

Sumber: Goriau