‘’Peningkatan status ini didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-01/L/4/20/Fd.2/02/2025 tanggal 25 Februari 2025,’’ ujar Kepala Kejari Rohil, Andi Adikarwira Putra, S.H., M.H saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2025).

Proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung SMPN 4 Palika diketahui menelan biaya sebesar Rp4,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya indikasi pengelembungan harga bahan material serta ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) dengan mutu pekerjaan.

Masyarakat sekitar SMPN 4 Palika telah lama mencurigai adanya kejanggalan dalam proyek tersebut. Mereka mengaku prihatin dengan kondisi bangunan sekolah yang sejak awal sudah terindikasi bermasalah. "Kami sebagai wali murid hanya berharap pembangunan dan rehabilitasi gedung ini bisa selesai dengan kualitas yang baik," ujar seorang warga setempat, Jumat (28/2/2025).

Upaya konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berulang kali dilakukan, namun sulit mendapatkan tanggapan. Pihak terkait kerap memberikan alasan mulai dari sedang dinas luar hingga kesibukan rapat.

Dengan status penyidikan yang telah ditetapkan, Kejari Rohil diperkirakan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. "Pemerintah tidak salah, yang salah adalah oknum yang menangani pembangunan dan rehabilitasi gedung ini," tambah warga lainnya.

Hingga Jumat (28/3/2025), belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil terkait kasus ini. Masyarakat Panipahan kini menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek senilai Rp4,3 miliar tersebut.(***)

Sumber: Cakaplah