Sejak berakhirnya masa jabatan para penghulu definitif, posisi tersebut diisi oleh Pejabat (PJ) Penghulu yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Rohil. Namun, kondisi ini sempat menimbulkan dinamika politik di tingkat desa, termasuk penolakan terhadap beberapa PJ karena latar belakang profesi mereka, seperti guru, tenaga kesehatan, dan pegawai negeri sipil biasa.

Ketua Komisi A DPRD Rohil, Rully Anugrah Harahap, memastikan bahwa anggaran Pilpeng telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil 2025 sebesar Rp11 miliar.

"Sebenarnya Pilpeng ini sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, tetapi karena kendala anggaran, pelaksanaannya tertunda. Tahun ini, DPRD Rohil telah mengalokasikan dana untuk Pilpeng," ujar Rully.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan (DPMK) Rohil, Yandra, membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, tahapan Pilpeng akan dimulai dari Agustus hingga November 2025.

"Benar, tahapan Pilpeng serentak sudah diagendakan dan akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2025," ungkap Yandra.

Selain anggaran dari APBD, DPMK Rohil juga telah mengalokasikan Rp5 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilpeng.

Menjelang pesta demokrasi tingkat desa ini, suhu politik mulai memanas. Tokoh masyarakat dan elite politik lokal mulai bermanuver, menyiapkan strategi untuk bersaing dalam kontestasi tersebut. Jabatan penghulu kini semakin diminati, mengingat besarnya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dikelola.

Dengan kepastian anggaran dan tahapan yang telah dijadwalkan, Pilpeng 2025 di Rohil diharapkan dapat berjalan lancar dan demokratis. (***)

Sumber: Goriau