Sahroni menjelaskan bahwa kampanye antikorupsi ini merupakan bentuk nyata komitmen kejaksaan dalam melakukan langkah pencegahan korupsi sejak dini, khususnya di lingkungan pendidikan. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan yang berlaku karena dana tersebut menyentuh langsung kepentingan generasi penerus bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS memiliki kesadaran penuh untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Mari bersama kita jadikan sekolah sebagai zona integritas, tempat lahirnya generasi yang bersih dan berintegritas tinggi,” tegas Sahroni.

Dalam kampanye antikorupsi tersebut, ditampilkan drama edukatif bertema antikorupsi oleh guru PAUD se-Kecamatan Kuantan Tengah, serta penyampaian materi dan diskusi panel oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi bersama Tenaga Ahli Penyaluran BOS dari Dinas Pendidikan. Acara ini dipandu oleh Kasubsi II Intelijen Riva Cahya Limba SH MKn.

Sahroni menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan integritas para pengelola dana BOS agar melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang bersumber dari dana BOS, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas tinggi.