Langkah ini ditegaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuansing, Azhar, usai menyerahkan dokumen pengajuan resmi kepada Kementerian Pariwisata RI melalui Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I, Bambang Cahyo, Rabu (10/9/2025).

“Untuk tahap awal, kita sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta. Surat permohonan dari Bupati Kuansing dilampiri rekomendasi dan dukungan dari Pemprov Riau serta satu berkas Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda),” jelas Azhar.

Menurutnya, status KSPN sangat penting karena akan membuka peluang besar bagi Kuansing untuk mendapat perhatian dan prioritas pengembangan dari pemerintah pusat. Tepian Narosa, yang selama ini menjadi pusat kemeriahan Pacu Jalur, diyakini memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, hingga daya tarik wisata internasional.

Selain Tepian Narosa, Pemkab Kuansing juga mengusulkan kawasan lain seperti Hutan Kota, Rumah Adat Karak, serta Hutan Rimbang Baling untuk ditetapkan sebagai bagian dari KSPN.

Azhar menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas) periode 2010–2025 telah berakhir. Pemerintah pusat kini tengah menyusun Ripparnas baru untuk periode selanjutnya.

“Kita berharap semua usulan yang kita sampaikan bisa diterima. Semua dokumen yang dipersyaratkan sudah kita lengkapi. Kini tinggal menunggu hasil dari pusat,” tegas Azhar.

Dengan perjuangan ini, Pemkab Kuansing optimistis Tepian Narosa dan kawasan wisata lainnya akan semakin dikenal luas, bahkan berpeluang besar menjadi ikon pariwisata nasional yang mendunia melalui tradisi Pacu Jalur.