"Ketidakhadiran PT KTBM ini sangat mengecewakan. Alasan mereka karena persoalan ini sudah dilaporkan ke Polda Riau. Alasan ini tidak bisa kita terima. Kita akan panggil kembali perusahaan tersebut," tegas Zulhendri usai rapat.

Menurut politisi Gerindra ini, PT KTBM menggali parit sepanjang delapan kilometer dengan dalih mengamankan kebun kelapa sawit. Namun, galian itu telah memakan Damija, menyebabkan beberapa tiang listrik condong dan rawan roboh, bahkan di sejumlah titik terjadi longsor.

"Memang saat ini jalan belum rusak, tapi potensi kerusakannya besar karena galian sedalam tiga sampai empat meter itu. Kondisi ini juga membahayakan pengguna jalan," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu, menambahkan pihaknya akan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada RDP berikutnya untuk memastikan legalitas lahan. Sebab, ada dugaan penggalian dilakukan di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

"Seperti apa BPN menerbitkan sertifikat? Apakah sertifikat itu juga mencakup jalan yang masuk HGU perusahaan? Kalau iya, tentu perusahaan punya pembelaan," kata Manahara.

Selain BPN, Komisi IV juga akan mengundang Dinas Perkebunan Provinsi dan kabupaten. Menurut Manahara, dinas tersebut perlu memberikan penilaian komprehensif terhadap perusahaan, mulai dari kepatuhan regulasi perizinan, aspek sosial dan CSR, pengelolaan tenaga kerja, hingga lingkungan.

"Jika perusahaan tidak taat regulasi, hal itu akan tercermin dalam nilai atau rapor yang diberikan Disbun," jelasnya.

Politisi Demokrat itu juga menyebut PLN akan dipanggil untuk membahas dampak terhadap jaringan listrik di daerah Lubuk Jambi – Simpang Ifa, yang terindikasi mengalami gangguan akibat galian tersebut.(***)

Sumber: GoRiau