Namun Ketua DPRD Kuansing Juprizal menegaskan bahwa dewan sangat mendukung Ranperda yang menjadi inisiatif Pemkab Kuansing tersebut.

Menurut Juprizal, Ranperda tersebut memiliki kompleksitas yang melibatkan banyak aspek sehingga membutuhkan waktu dan kecermatan sebelum disahkan menjadi Perda.

"Harus benar-benar clear semuanya, jangan sampai Ranperda ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Sebab itu, harus digodok matang-matang," ujar Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Jumat (27/6/2025).

Sebab itu saat ini Pansus Ranperda Masyarakat Adat terus melakukan pendalaman dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Kehutanan, ATR/BPN.

Hal itu dilakukan karena Ranperda Masyarakat Adat tidak hanya mengatur hak Masyarakat Adat, tapi juga mengatur kewenangan Masyarakat Adat untuk mengelola Hutan Adat.

Terlebih dalam Ranperda tersebut diberi kewenangan terhadap pemangku adat dalam menjatuhkan sanksi adat bagi pelanggarnya.

Dalam Ranperda tersebut juga diatur kewenangan Masyarakat Adat yang dalam hal ini Ninik Mamak untuk menyelesaikan masalah tindak pidana ringan.

"Ini kan ada singgungannya dengan hukum positif, irisan itu harus jelas. Mana yang bisa diselesaikan di tingkat adat dan mana yang harus diselesaikan melalui jalur hukum positif," bebernya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengajukan hutan di Desa Jake, Kuantan Tengah sebagai Hutan Adat.

Hutan seluas 400an hektare tersebut nantinya akan dikelola oleh masyarakat adat Kenegerian Jake.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuansing Azhar mengatakan, tim dari Kementrian Kehutanan telah turun melakukan survei di lokasi.

"Ketika diukur tim, luas lahan yang diajukan tersebut seluas 400an hektare," ujar Azhar, Kamis (19/6/2025).

Azhar mengatakan, pengajuan Hutan Adat tersebut sesuai konsultasi dengan masyarakat adat Kenegerian Jake.

Awalnya, hutan yang diajukan seluas 425 hektare.

"Namun ketika dilakukan pengukuran oleh tim dari Kementrian Kehutanan, luas hutan tersebut 415 hektare," ujar Azhar.

Azhar berharap usulan tersebut dapat segera dikabulkan oleh Kementerian Kehutanan.

Menurut Azhar, pengajuan kawasan hutan adat merupakan bagian dari upaya konservasi yang dilakukan Pemerintah Kuansing terhadap kawasan hutan.

"Selain itu, status hutan adat juga sebagai upaya Pemkab Kuansing dalam memperkuat peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan," ujar Azhar.

Azhar mengungkapkan, pihak Pemkab Kuansing juga akan mengajukan status hutan adat di kecamatan lain.

Adapun hutan yang berpotensi diajukan sebagai hutan adat terletak di Kecamatan Sentajo.

"Hutan di Sentajo statusnya hutan lindung, namun dari hasil konsultasi dengan Kementrian Kehutanan bisa dijadikan sebagai hutan adat," ujarnya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru