Pernyataan tersebut ia lontarkan ketika menyoroti masih banyaknya pembangunan desa belum berjalan maksimal sementara besaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai Rp 175 miliar dan ADD sebesar 80 miliar pada 2025 ini.

"Seharusnya ada perangkat desa yang memiliki keilmuan terkait teknis perencanaan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Saat ini kan, Kades dan perangkat desa tidak memiliki keilmuan seperti itu, akibatnya dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan tidak maksimal," ujar Suhardiman Amby, Selasa (24/6/2025).

Menurut Suhardiman Amby, sudah saatnya pengelolaan dana desa dikelola secara profesional agar dana tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat desa dengan menempatkan  tenaga-tenaga ahli di pemerintahan desa.

Ia juga berharap Pj kades yang berasal dari ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi pembangunan desa.

"Dari 218 desa, 116 Desa dipimpin oleh Pj yang statusnya ASN. Mereka harus menjadi contoh baik," ujar Suhardiman.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Sahroni mengatakan bahwa pihaknya akan mengedepankan pendampingan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

Menurut Sahroni, penindakan hanya dilakuan sebagai upaya akhir dari dugaan penyalahgunaan dana desa.

"Mekanismenya, kita akan serahkan ke inspektorat jika ada laporan penyalahgunaan. Jika dugaan itu benar, bisa dilakukan pengembalian. Tindakan tegas kita ambil jika ada niat dari Kades dan nilainya dana yang diselewengkan cukup besar," ujarnya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru