Dikatakan H Suhardiman Amby, Kuansing daerah yang terus berbenah diri dalam pembangunan. Tetapi dengan keterbatasan anggaran, apa yang menjadi skala prioritas dan kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi melalui APBD Kuansing.

Infrastruktur jalan misalnya. Panjang jalan di Kuansing hampir 2000 kilometer. Setiap tahunnya Pemkab hanya bisa melakukan perbaikan dan aspal jalan hanya sedikit.

Dari panjang jalan Kabupaten Kuansing itu, baru teraspal sekitar 800 kilometer. Selebihnya belum teraspal, jalan tanah dan jalan rusak.

Selain soal infrastruktur jalan, Pemkab Kuansing terus memaksimalkan pelayanan bidang kesehatan. Pemkab sudah menjalankan program UHC, Homecare, Jameela yang bisa di nikmati masyarakat.

Bahkan program kesehatan Homecare ini, dokternya datang langsung ke rumah-rumah. Sehingga dokter ini tahu kondisi masyarakat Kuansing.

Dengan kondisi Kuansing itu, Suhardiman Amby berharap dukungan dari Syahrul Aidi Maazat di Komisi V DPR RI. Dia berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terus diperjuangkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Syahrul Aidi Maazat LC MA menyampaikan dukungan masyarakat Kuansing pada dirinya di Pileg 2024 lalu. Di periode keduanya ini, dia tetap ditempatkan di Komisi V.

Beberapa kementerian yang menjadi Mitra Komisi V adalah, Kementerian PU, PErhubungan dan Kementerian Desa.

Kementerian PUPR, yang membawahi beberapa Dirjen banyak memiliki program untuk pembangunan. Misalnya, Dirjen Bina Marga menangani soal jalan dan jembatan, program jalan inpres daerah, kabupaten dan provinsi.

"Pembangunan jalan dari Kecamatan Logas Tanah Darat ke Basrah Kuantan Hilir tahun 2024 lalu sekitar Rp60 miliar. Ini di bangun melalui program jalan inpres di Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR," kata Syahrul Aidi.

Dan di Riau, ada perwakilannya yakni Balai Jalan Nasional di Pekanbaru. Dirjen Bina Marga juga punya program membangun jembatan gantung yang tidak boleh panjangnya lebih dari 120 meter. Ada juga program hibah rangka jembatan.

Lalu Dirjen Cipta Karya. Programnya seperti, Pamsimas, program infrastruktur desa yang berkaitan pembangunan ekonomi desa. Ada juga program untuk pengelolaan sampah tingkat desa.

Kemudian Dirjen Sumberdaya Air yang mengurusi soal irigasi, pengamanan tebing, pengalihan arus sungai, saluran tersier, pembangunan embung dan lainnya.

"Di Riau itu perwakilannya Balai Wilayah Sungai - BWS yang berada di belakang kantor gubernur," kata Syahrul Aidi.

Kemudian ada Dirjen Prasarana Strategis yang memiliki program untuk pembangunan sarana pendidikan termasuk soal pembangunan sekolah rakyat maupun pasar central.

Syahrul Aidi berkomitmen dengan bersama-sama Pemkab Kuansing, saling sinergi akan berupaya membawa program pemerintah pusat untuk Kabupaten Kuansing. (***)

Sumber: Riaupos