Sejak pertengahan tahun 2024 lalu, Pemkab Kuansing lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kuansing sudah menyerahkan pengelolaannya pada pihak ketiga. 

Di mana pihak ketiga yang memenangkan lelang pengelolaan kebun karet Pemkab Kuansing itu, punya kewajiban menyetorkan hasil pengelolaan sebesar Rp33 juta lebih per bulan. 

Angka itu ditetapkan berdasarkan perhitungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. ‘’Patokan harga yang kita tetapkan pada pihak ketiga yang mengelola mengacu pada hasil perhitungan KPKNL Pekanbaru. Bukan perhitungan kita,’’ ungkap Kadisbunak Kuansing, Andriyama Putra Shut kepada Riau Pos, Rabu (23/4).

Dana hasil pengelolaan kebun karet Pemkab Kuansing itu disetorkan ke rekening Pemkab Kuansing. Dari hasil pengelolaan oleh pihak ketiga itu, kini kebun karet milik Pemkab Kuansing itu sudah menghasilkan PAD sebesar lebih kurang Rp400 juta per tahun. 

Dijelaskan Andriyama, dalam perhitungan penetapan harga yang wajib disetorkan per bulan pada Pemkab Kuansing oleh KPKNL sudah dihitung dari berbagai sisi. Misal, luas tegakan batang karet, umur, produksi maupun harga jual karet yang fluktuatif setiap pekan. 

Terkadang harga karet tembus Rp15.000 per kilogram. Terkadang turun dan bahkan sempat menembus Rp4.000 per kilogram.

‘’Makanya kita menggunakan KPKNL untuk menghitungnya sebagai patokan. Kalau tidak itu, kami tidak berani,’’ papar Andriyama. 

Saat ini, luas kebun karet pemkab di Desa Jake itu tinggal seluas 82 hektare, setelah dihibahkan 10 hektare untuk pembangunan Lapas Telukkuantan.(***)

Sumber: Riaupos