Anggota Komisi I DPRD Kuansing bidang Hukum dan Pemerintahan ini mengaku prihatin dengan kondisi itu.

Apalagi mereka ini tidak berani bersuara ke publik untuk menanyakan haknya itu, karena dirasuki ketakutan untuk menyampaikan kritik dan pendapat.

"Ini yang sedang terjadi. Bersuara nanti takut dimusuhi. Tak bersuara, tak ada kepastian. Dan kami dari DPC Gerindra Kuansing banyak mendapatkan laporan soal itu," kata Reky Fitro di Telukkuantan, Jumat (11/4/2025).

Ia mengaku prihatin terhadap kondisi keuangan Kuansing yang tidak stabil. Defisit ratusan miliar. Sebab itu menurutnya, Kuansing memiliki banyak kewajiban yang belum diselesaikan, seperti gaji honorer, petugas kebersihan, dan garim masjid, guru MDA, dan aparatur desa beserta BPD.

"Saya rasa persoalan-persoalan ini jauh lebih penting dan harus diatasi dulu karena bersifat urgent dibandingkan penambahan OPD," katanya.

Bahkan untuk pembayaran THR ASN saja, Pemkab Kuansing terpaksa berutang kepada Bank Riau sebesar Rp50 miliar. Ini tentu menambah beban keuangan daerah.

Karena Bupati Kuansing dalam bekerja dibantu Staf Khusus Bupati yang katanya ahli di bidangnya, maka Reky Fitro berharap, mereka juga membantu mencarikan solusi terhadap persoalan ini.

"Harusnya Staf Khusus ini dimaksimalkan untuk membantu Bupati dalam mencari solusi terkait persoalan-persoalan yang belum teratasi di Kuansing," sarannya.

Sebelumnya, Kabag Kesra Setda Kuansing Tasrum mengakui, kalau gaji atau honor para guru MDA mengalami tunda bayar akibat keterbatasan anggaran yang didapat untuk Januari hingga Maret kemarin.

"Berkas pengajuan sudah kita selesaikan. Sudah diajukan ke BPKAD. Cuma belum terealisasi, kemungkinan karena akibat keterbatasan ketersediaan anggaran yang ada," katanya kepada wartawan saat itu.(***)

Sumber: Cakaplah