Terlebih Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengizinkan pergantian pejabat bagi kepala daerah baru tanpa harus menunggu enam bulan setelah dilantik.

Kendati demikian, Bupati Suhardiman tetap harus mendapat izin dari Mendagri.

Suhardiman Amby mengatakan tidak hanya promosi dan rotasi, dalam mutasi tersebut ada juga pejabat yang terkena demosi.

"Semua itu tentu berdasarkan evaluasi kinerja dan juga asesmen pegawai, jika selama ini kinerjanya tidak maksimal dan juga nakal kami akan turunkan kelasnya (demosi). Bagi ASN yang berkinerja baik akan kita berikan promosi," ujar Suhardiman Amby, Jumat (21/3/2025).

Promosi dan demosi kata Suhardiman Amby, merupakan reward dan punishment terhadap pegawai atas kinerja mereka selama ini.

Mutasi yang akan terjadi di lingkungan Pemkab Kuansing kata Suhardiman penting dilakukan dalam meningkatkan performa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

"Selain itu mutasi dilakukan untuk mengisi beberapa posisi jabatan di OPD yang masih kosong dan diisi oleh Plt," ungkap Suhardiman.

Terlebih akan ada 9 OPD baru di lingkungan Pemkab Kuansing.

Sembilan OPD baru tersebut didominasi pecahan OPD lama.

"Seperti pemisahan Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinsos dan PMD, kemudian ada juga OPD baru seperti Dinas Tata Kota," ungkap Suhardiman Amby.

Namun Suhardiman Amby belum memastikan kapan waktunya dilakukan perombakan tersebut.

Terlebih saat ini Pemkab Kuansing masih fokus dengan pergeseran anggaran akibat devisit anggaran.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru