Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing Mardansyah membenarkan adanya laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

"Iya, ada laporan yang kita terima tentang dugaan pemalsuan dokumen. Dokumen yang dipalsukan itu SK pengangkatan honorer," kata Mardansyah kepada GoRiau.com, Selasa (25/2/2025) pagi di Telukkuantan.

Dikatakan Mardansyah, laporan mengenai pelamar yang memalsukan dokumen tidak hanya berasal dari perorangan, tapi juga ada dari organisasi.

"Tindak lanjut laporan ini, kita akan lakukan verifikasi ke OPD bersangkutan. Apakah memang ada pelmalsuan atau tidak. Jika terbukti benar, tentu yang awalnya MS menjadi TMS," kata Mardansyah.

Dalam seleksi administrasi ini, BKPP selaku Panselda hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diunggah oleh pelamar, bukan memverifikasi orangnya. Ketika dokumen yang diminta tersebut sesuai dengan yang diunggah, tentu dinyatakan MS.

"Bagaimana dokumen tersebut terbit, tentu yang lebih tahu pihak yang menerbitkannya. Seperti SK pengangkatan oleh kepala OPD, kepala OPD yang tahu," kata Mardansyah.

Pelamar PPPK tahap II Pemkab Kuansing mencapai 4.208 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.706 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) saat seleksi administrasi. Sejak diumumkan hasil seleksi administrasi, mencuat isu pelamar yang tidak cukup masa kerja, tapi tetap MS.

Menyikapi kondisi ini, Mardansyah meminta masyarakat untuk melaporkan pelamar MS yang tidak memenuhi syarat. Jika ada laporan, pihaknya akan melakukan verifikasi kepada OPD yang mengeluarkan dokumennya.

"Sampaikan laporan ke Panselda atau Panselnas secara tertulis. Nanti akan kita tindak lanjuti," kata Mardansyah.(***)

Sumber: Goriau