Dari 218 desa di Kuansing, dari data Dinas Sosial dan PMD Kuansing, sebanyak 116 desa masih dipimpin oleh Pj Kepala Desa (Kades).

"Iya, ada 116 desa yang masih dipimpin Pj Kades. Dan di 2025 ini tak ada Pilkades, karena tak ada pos anggaran yang tersedia untuk Pilkades," papar Kepala Dinas Sosial dan PMD Kuansing, Erdiansyah, Jumat (3/1/2025) di Telukkuantan.

Erdiansyah menjelaskan apa yang menjadi penyebab tidak ada Pilkades di tahun 2025. Pemerintahan Desa, diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Merujuk undang-undang itu, derah yang akan melaksanakan Pilkades harus menyiapkan Perda yang mengatur tentang penataan perangkat desa.

Perda tentang penataan perangkat desa itu, belum rampung. Sehingga, Dinas Sosial dan PMD Kuansing tidak bisa mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades di 116 desa di Kuansing itu.

"Perdanya belum rampung, makanya kami tidak bisa mengusulkan anggaran Pilkadesnya. Dan itu juga yang menjadi alasan di 2025 ini tidak ada Pilkades," ujar Erdiansyah.

Dinas Sosial dan PMD Kuansing, di tahun 2025 akan menggesa penyiapan Perda penataan perangkat desa itu sehingga di 2026 bisa dilaksanakan Pilkades.(***)

Sumber: Riaupos