Pelatihan ini dinilai penting bagi aparatur pemerintahan desa, sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang juknis pelaksanaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PMD Dukcapil Riau.

Pelatihan dibuka oleh Camat Kuantan Tengah yang diwakili Kasi PMD Toni Afrizon Amd Kep di ruang rapat RM Sederhana Teluk Kuantan. Sebanyak 40 orang aparatur pemerintah desa se- Kecamatan Kuantan Tengah ikut menjadi peserta.

Tampak hadir dalam acara pembukaan tersebut tenaga ahli (TA), pendamping desa (PD) dan pendamping desa lokal (PLD) serta Kepala Desa se- Kecamatan Kuantan Tengah.

Toni Afrizon Amd Kep yang mewakili Camat Kuantan Tengah mengharapkan semua peserta serius mengikuti pelatihan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber agar. Dimana nantinya dapat mengaplikasikannya dalam menjalankan kegiatan- kegiatan di desa.

"Kami berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini serius mengikutinya dan mendengarkan apa yang disampaikan narasumber agar nanti setelah selesainya pelatihan ini dapat mengaplikasikannya dalam menjalankan kegiatan- kegiatan di desa," ujarnya.

Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Perencanaan Aset Desa, Bamba Rianto mengatakan, sesuai dengan juknis yang disampaikan oleh Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau yang menggunakan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau kepada desa untuk tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh BAKD.

"Pelatihan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang ada di juknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau 2024 kepada desa yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh BKAD dengan peserta aparatur pemerintahan desa," kata Bamba Rianto mantan Kepala Desa Beringin Taluk ini.

Dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan satu hari penuh, masing-masing desa mengirimkan dua orang peserta dan narasumber berasal dari Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi.

Dia berharap dengan dilaksanakannya pelatihan ini, semua aparatur desa se Kecamatan Kuantan Tengah memahami juknis pelaksanaan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. (***)

Sumber: Riaupos