Menyambut itu, BPS Kuansing, Jumat (20/9) menggelar workshop bersama sejumlah awak media. Dalam pertemuan itu, Kepala BPS Kuansing Ir Rozalinda ME mengatakan, pertemuan ini untuk menyamakan persepsi tentang data statistik. 

Dalam pertemuan itu, Rozalinda bersama sejumlah stafnya memaparkan beberapa variabel statistik di Kuansing yang sudah mereka lakukan. Misalnya soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kuansing. Di mana pada tahun 2023 lalu IPM Kuansing naik menjadi 73,35 dari 2022 lalu 72,78.

Ini dilihat dari indikator IPM yang di data. Untuk umur harapan hidup di Kuansing tahun 2023 menjadi 72,68 tahun atau naik 0,23 poin dari 2022. Lalu, harapan lama sekolah 13,37 tahun, naik 0,01 poin dari 2022. Kemudian rata-rata lama sekolah 8,90 tahun naik 0,14 poin dari 2022. Sementara Indeks pengeluaran per kapita yang disesuaikan menjadi Rp10.945 juta pertahun atau naik Rp298. 000 pertahun dibandingkan 2022.

Kemudian, untuk angka kemiskinan, BPS Kuansing mencatat 2023 tercatat masih 26.100 atau 8,07 persen, turun pada 2024 yakni 25.560 atau 7.89 persen. “Jadi IPM Kuansing naik, dan angka kemiskinannya yang kami catat turun,” papar Rozalinda.

Angka statistik lain yang juga sudah dilakukan BPS Kuansing adalah soal tanaman padi di Kuansing yang luas area dan produksinya juga meningkat. Pada tahun 2022, BPS mencatat luas area panen padi di Kuansing 1.309 hektare. Dengan luasan itu, pada tahun 2022 tercatat 21.361 ton dan 2023 naik 25.698 ton gabah kering. 

BPS Kuansing dalam melakukan tugasnya juga melakukan statistik produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan perhitungan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam ssatu daerah tertentu dalam periode tertentu. 

PDRB berfungsi mengukur kinerja ekonomi. Biasanya sebagai indikator kesejahteraan regional, perbandingan antar daerah maupun dadar kebijakan pembangunan untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Misalnya untuk menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang daerah oleh pemerintah daerah. 

Namun kelemahannya, PDRB tidak mengukur kualitas hidup perorangan. PDRB tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu tidak semua aktivitas ekonomi tercatat dalam PDRB dan PDRB tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan yang di maksud.(***)

Sumber: Riaupos