Dari laporan tersebut disampaikan dua kabupaten di Riau yakni Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kepulauan Meranti, tercatat sebagai daerah terendah dalam hal keterbukaan informasi anggaran.

Menurut Farha, peneliti Fitra Riau, seluruh kabupaten/kota di Riau belum ada yang mencapai kategori skor tertinggi (0,80-100). Pemprov Riau mendapat peringkat tertinggi dari 13 daerah dengan agregat 0,75.

Namun demikian, skor ini masih belum menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran di Pemprov Riau belum menyentuh skor kategori tertinggi, dan hanya mampu mencapai skor tinggi (0,60-0,80). Adapun peringkat paling rendah, adalah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti dengan perolehan nilai indeks 0,00 atau dengan agregat 0.

Dari data yang dibeberkan Fitra Riau, melalui portal saluran media informasi (website) dua daerah tersebut tidak proaktif dalam mempublikasikan informasi publik yang berkaitan dengan empat dimensi yang dinilai dalam studi ini.

Adapun keempat dimensi tersebut adalah; Dokumen Perencanaan Pembangunan, Dokumen Proses Penganggaran, Dokumen Anggaran, Dokumen Pertanggungjawaban/Audit. Lantas, apa yang menyebabkan Pemkab Kuansing dan Kepulauan Meranti selalu berada di posisi buncit dalam hal keterbukaan informasi anggaran?

Perwakilan dari Pemkab Kuansing yang turut hadir secara daring dalam kegiatan ini, memilih untuk tidak memberikan tanggapan apapun atau tidak merespon pernyataan forum, terkait hal ini.

Menurut Fitra Riau, Kuansing dan Kepulauan Meranti perlu mendapat perhatian khusus. Hasil kinerja selama tiga tahun terakhir 2021 sampai 2023 menunjukkan dua kabupaten ini rendah dalam kategori skor-nya dan justru dalam kinerja keterbukaan informasi tidak mengalami peningkatan sama sekali.

“Misalnya untuk tahun 2023 saja dua kabupaten ini hanya mendapatkan skor indeks terendah dengan indeks 0. Artinya 25 dokumen yang seharusnya tersajikan dalam website pemerintah tersebut justru tidak terpublish satu pun di dalam kanal website pemerintah daerah tersebut,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal ini, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Zufra Irwan mengatakan, Kabupaten Kuansing dan Kepulauan Meranti memang selalu berada di posisi buncit, dalam hal keterbukaan informasi anggaran. Bahkan, tak ada perubahan hingga sekarang.

“Bukan hanya soal keterbukaan informasi anggaran, untuk keterbukaan informasi yang sifatnya umum saja, posisinya selalu di urutan buncit,” jelasnya.

Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran 12 Kabupaten/Kota di bawah Rata-rata Secara umum, menurut Farha, kinerja keterbukaan informasi 12 kabupaten / kota cenderung di bawah rata-rata.

Berdasarkan dari perolehan peringkat indeks kinerja keterbukaan informasi publik tahun 2023 khususnya pada daerah kabupaten/kota se- Riau, menunjukkan masing-masing kabupaten/kota tersebut terlihat hanya mencapai di bawah nilai rata-rata 0,50 atau hanya mencapai kategori skor sedang.

“Walaupun Kota Dumai memperoleh peringkat kedua dalam peningkatan nilai indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran 2023 (dengan skor indeks 0,41) akan tetapi jika dilihat secara data, Kota Dumai hanya menangkap satu poin saja dan hanya mampu mencapai kategori cukup,” jelasnya.

Artinya, dari catatan kinerja keterbukaan informasi anggaran 2023 belum ada daerah di Riau mampu memenuhi kategori tinggi. Rata-rata di kategori sedang, cukup dan rendah.

Sejauh ini, dalam catatan Fitra, komitmen pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi anggaran memang cenderung meningkat, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021, 2022, 2023), khususnya di empat daerah yakni; Provinsi Riau, Bengkalis, Rokan Hulu, Pekanbaru dan Pelalawan.

“Dari analisis kami memang ada peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun jika dilihat dari ukuran kategori, semua daerah se-riau masih belum memenuhi kategori tertinggi.

Tercatat hasil indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran 2023, bahwa Provinsi Riau semula indeksnya hanya 0,53 di tahun 2021 naik signifikan di tahun 2022 dengan perolehan indeks 0,74 dan lalu naik kembali di tahun 2023 menjadi 0,78.

Adapun daerah dengan peningkatan cukup positif adalah Kabupaten Bengkalis, perbandingannya, tahun 2021 Bengkalis hanya mendapatkan skor indeks 0,06, naik menjadi 0,22 di tahun 2022, dan 0,33 di tahun 2023, menghantarkan bengkalis di peringkat tiga besar, setelah Pemprov Riau dan Kota Dumai.

Ketua KIP Riau, Zufra Irwan, memberikan apresiasi kepada Fitra Riau, karena secara konsisten melakukan tracking terhadap keterbukaan informasi anggaran.

“Tahun 2019, KIP sudah menetapkan SK terkait keterbukaan informasi anggaran, bahwa hampir sebagian besar informasi anggaran bukan informasi yang dikecualikan, dan sudah kami sampaikan ke seluruh badan publik. Bahkan di dalam APBD itu tak ada satupun informasi yang dikecualikan, artinya terbuka untuk publik,” terangnya.***(mok)

Sumber: Riauterkini.com