Riau12.com-Bengkalis – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Jumat, 14 November 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Acara pencanangan dihadiri dua saksi, yaitu Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis, Suryadi, serta Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Irwan Kurniawan. Selain itu, seluruh pegawai Disdukcapil Bengkalis juga hadir mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, Ismail, menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar seremonial. Menurutnya, hal ini merupakan langkah nyata dan berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan profesional.

“Produk layanan Disdukcapil selama ini berjalan baik, gratis, serta bebas dari pungli maupun gratifikasi. Komitmen ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah bersih dan profesional,” ujar Ismail.

Suryadi menambahkan bahwa setiap perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai pilar dalam pembangunan Zona Integritas dan wajib mengimplementasikannya secara mandiri sesuai lingkup kerja masing-masing. Sementara itu, Irwan Kurniawan memberikan apresiasi atas konsistensi Disdukcapil dalam memenuhi berbagai persyaratan pembangunan Zona Integritas, menilai instansi ini sebagai contoh dukungan kuat terhadap penguatan integritas di Kabupaten Bengkalis.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Disdukcapil, diikuti penandatanganan piagam oleh kedua saksi dan seluruh pegawai Disdukcapil, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, hingga staf.

Ismail berharap, dengan pencanangan ini, Disdukcapil Kabupaten Bengkalis semakin mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat.