Riau12.com-BENGKALIS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, Ketua DPRD Septian Nugraha, serta tiga Wakil Ketua DPRD, M. Arsya Fadillah, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan H. Misno, dalam Sidang Paripurna yang digelar Rabu (12/11/2025) diikuti 23 anggota DPRD dan sejumlah pejabat Pemkab Bengkalis.

Bupati Kasmarni memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sehingga KUA-PPAS 2026 dapat disepakati. Ia berharap kesepakatan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Rancangan APBD 2026 dan berdampak positif bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

“Penyusunan KUA-PPAS telah dilakukan dengan cermat, memperhitungkan seluruh potensi pendapatan serta mengakomodir belanja yang bersifat prioritas, wajib, dan mengikat. Kami sangat menyadari, dengan dinamika keuangan saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk semakin cermat dan hati-hati dalam merancang kebijakan fiskal,” ujar Bupati Kasmarni.

Bupati Kasmarni juga memaparkan rincian umum proyeksi APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.795.310.286.405, sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2.895.197.721.188. Untuk menutupi defisit antara belanja dan pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 99.887.434.783, sehingga anggaran tetap berimbang.

Menurut Bupati, rancangan ini disusun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal yang lebih baik.

“Kami berharap KUA-PPAS ini bisa segera menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD 2026, guna menjamin kelangsungan program dan kegiatan prioritas sesuai target yang telah ditetapkan bersama,” pungkas Kasmarni.