Isu ini kerap menjadi perbincangan hangat setiap menjelang pesta demokrasi, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun kerap tenggelam begitu agenda politik selesai.

Sejumlah pihak terus menyuarakan keinginan agar Kota Duri dapat berdiri sendiri sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Mereka menilai, secara geografis, ekonomi, dan infrastruktur, Duri layak untuk dimekarkan dari induknya, Kabupaten Bengkalis. 

Namun, di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang menolak wacana tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Bengkalis-Dumai-Meranti, Khairul Umam, turut menanggapi dinamika wacana pemekaran yang hilang timbul ini.

Menurutnya, dorongan terhadap pemekaran Duri bukanlah hal baru dan sudah lama muncul, meskipun sempat terhenti akibat adanya moratorium dari pemerintah pusat.

“Permintaan pemekaran ini sudah lama, hanya sempat terhenti karena moratorium. Tapi sekarang sudah dibuka lagi ruang untuk pemekaran daerah,” ujar Khairul Umam kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pemekaran wilayah seharusnya berangkat dari kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, bukan semata kepentingan politik sesaat.

Ia juga menyebut Bengkalis pada dasarnya adalah wilayah yang secara administratif sudah tidak terlalu luas.

"Bagi saya, kita lihat saja mana yang terbaik. Bengkalis itu sudah cukup kecil secara wilayah. Tapi kalau ada masyarakat yang benar-benar menginginkan pemekaran dan itu membawa manfaat, kita tentu akan dukung," ujarnya yang merupakan putra asal Duri tersebut.

Lebih lanjut, Khairul Umam mengingatkan, proses pemekaran tidak hanya soal keinginan, tetapi juga harus melalui kajian akademik, dukungan regulasi, serta kesiapan administrasi dan keuangan daerah.

Sejauh ini, wacana pemekaran Kota Duri memang masih dalam tahap aspirasi, namun jika mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah pusat, bukan tidak mungkin impian tersebut menjadi kenyataan di masa mendatang.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru