"Pulau Bengkalis sudah terlalu lama bergantung pada PLTD. Selain biaya operasionalnya tinggi dan tidak ramah lingkungan, kapasitasnya juga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat," ujar Iyeth kepada GoRiau.com, Selasa (10/6/2025).

Ia menegaskan, percepatan proyek kabel laut adalah langkah strategis yang harus menjadi prioritas PLN dan pemerintah pusat. Menurutnya, sistem kelistrikan di Bengkalis harus segera ditingkatkan demi mewujudkan keadilan energi di daerah perbatasan.

Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) saat ini dinilai membawa sejumlah persoalan serius. Selain polusi udara dan suara, biaya bahan bakar yang dikeluarkan juga sangat besar.

"Ini bertolak belakang dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission," tegas Iyeth.

Selain kabel laut, Iyeth juga menyoroti lambatnya pengoperasian Gardu Induk (GI) 150 kV Buruk Bakul dan Bengkalis. Ia menyebut, proyek ini sangat krusial dalam menopang sistem kelistrikan di wilayah tersebut, namun hingga kini belum rampung karena terkendala perizinan di kawasan hutan lindung.

"Proses administrasi harus segera dituntaskan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat kelambatan proyek strategis seperti ini," jelasnya.

Iyeth juga menekankan pentingnya strategi jangka pendek dari PLN selama masa transisi pembangunan. Ia mendorong optimalisasi sistem penyangga, peningkatan efisiensi PLTD, dan penguatan teknis di Unit Induk Distribusi Riau agar pemadaman bergilir tidak terus berulang.

Ia berharap PLN dan seluruh pihak terkait menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek kelistrikan di Bengkalis. Mulai dari proses lelang, perizinan, hingga pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

"Proyek kabel laut bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah bagian dari upaya membangun masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan," pungkasnya.(***)

Sumber: Goriau