Dipimpin Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH, rapat melibatkan perangkat faerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI, Inpres No 8 tahun 2025, serta surat Menteri Sosial Republik Indonesia dengan Nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tertanggal 11 Maret 2025, perihal dukungan partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat guna membuka akses yang seluas luasnya untuk anak-anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menyediakan layanan pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat di bawah koordinator Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan utama mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan, sehingga memberikan manfaat nyata dalam mencetak generasi EMAS 2045.

Melalui rapat lintas PD ini, Pemkab Bengkalis melakukan penetapan lokasi sekaligus membuat langkah-langkah untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen lahan sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat sebelum tim survey dari kementrian PUPR yang akan turun dalam waktu dekat ini.

Adapun pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan sekolah rakyat bersumber dari Pemerintah pusat sementara pemerintah daerah hanya mempersiapkan lahan lokasi sekolah rakyat yang merupakan aset pemerintah daerah.

Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang sepenuhnya gratis, mencakup biaya pendidikan, pakaian, perlengkapan sekolah, serta makan dan minum bagi para siswa.

Program ini akan menerima anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya anak putus sekolah yang berada pada Desil 1 dan 2.

“Target ada sekitar 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025/2026, dengan harapan 1.000 siswa yang ditampung, untuk itulah kita harus bersiap untuk mengakselerasi pelaksanaan program SR ini di kabupaten Bengkalis” ucap Sekda Ersan.

Lanjut Ersan Saputra, selanjutnya akan dibentuk tim formatur agar lebih efektif dan mudah dimonitoring. Sehingga ada yang menjadi mendala dapat disampaikan dan didiskusikan.

“Kita menyambut baik program ini karena sejalan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, maka dari itu, kita optimis dapat berpartisipasi dalam program ini,” pungkasnya.

Ikut hadir dalam rapat tersebut Kadis Sosial Paulina, Plt Kepala DPMPTSP Muhammad Thaib, Inspektorat Daerah Bengkalis, Bappeda, BPKAD, DLH, PUPR dan Disdik.

Lalu Badan Pusat Statistik Bengkalis, Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, Dewan Pendidikan dan Pejabat Struktural Dinsos. (***)

Sumber: Goriau