Menurut Suhaendra, pernyataan Bawaslu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia menilai banyak pelanggaran yang terlihat jelas namun terkesan diabaikan. Salah satu contoh yang diungkapkannya adalah terkait insiden pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melibatkan Camat Rupat, Hariadi.

“Saya pernah berdebat dengan Camat Rupat soal netralitasnya. Ketika saya meminta APK diturunkan, dia malah menantang. Artinya, dia sengaja memasang itu, padahal Bawaslu sudah menyurati,” ungkap Suhaendra dengan tegas.

Ia juga menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap masyarakat kecil yang seharusnya menjadi perhatian serius Bawaslu. “Indikasi seperti ini mestinya diselidiki lebih dalam. Tapi, nyatanya tidak ada langkah konkret yang diambil,” tambahnya.

Tak hanya itu, Suhaendra juga mengungkapkan dugaan pelanggaran lain yang melibatkan aparat desa, termasuk Sekretaris Desa Darul Aman dan Ketua BPD Kuala Alam. Menurutnya, kasus-kasus ini bahkan sudah viral di media sosial, namun belum mendapat respons memadai dari Bawaslu.

“Miliaran uang negara dihabiskan untuk operasional dan gaji Bawaslu. Tapi kalau kerja mereka hanya sebatas menerima laporan tanpa tindakan nyata, lebih baik komisionernya tidur saja di rumah,” sindirnya.

Ia menegaskan pentingnya perbaikan kinerja Bawaslu Bengkalis agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.

“Pilkada ini menyangkut masa depan daerah kita. Jangan sampai lemahnya pengawasan merusak keadilan bagi masyarakat,” tutup Suhaendra.

Pernyataan tegas Suhaendra ini diharapkan menjadi dorongan bagi Bawaslu Bengkalis untuk lebih serius dalam menjalankan tugas pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Ini penting untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan demi masa depan Kabupaten Bengkalis. (***)

Sumber: Halloriau