Riau12.com-BENGKALIS - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bengkalis, Andika Putra Kenedi, menyayangkan lambatnya realisasi APBD di Kabupaten Bengkalis, yang hanya mencapai angka 39,94 persen.

Menurut Andika, kondisi ini tidak boleh dianggap enteng karena menyangkut pada hajat hidup masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

"Kita harus mengakui, tingkat kebutuhan masyarakat Bengkalis akan APBD itu tinggi, jadi ketika realisasi APBD macet, masyarakat langsung teriak, karena mereka yang terdampak langsung," ujar Andika, Kamis (26/9/2024).

Andika menegaskan, keluhan ini sudah lama dia dengar saat menampung aspirasi masyarakat di beberapa pasar di Kabupaten Bengkalis.

"Jadi jangan bilang kita goreng-goreng, ini memang keluhan masyarakat. Saya kadang malas bercakap begini, nanti dibilang goreng-goreng, hangus lah, segala macam," tambahnya.

Lebih jauh, Andika berharap agar Pjs Bupati Bengkalis, Ahmad Sudirman Tavipiyono, bisa menuntaskan persoalan ini. Dengan pengalaman Pjs, dia yakin persoalan ini bisa tuntas.

"Harapan kita saat ini tertumpu pada Pjs Bupati Bengkalis, jadi jangan nanti ada yang klaim 'ini berkat kerja keras si A, si B, dan si C'. Yang jelas faktanya hari ini, masyarakat mengeluh karena realisasi APBD rendah," ujarnya.

"Kadang kan ada juga ni kelompok yang pas ada masalah buang badan, nanti pas masalah tu selesai, langsung muncul klaim sebagai orang yang paling bekerja keras. Payah nak cakap," tutupnya sambil tertawa.

Diberitakan, ditengah lesunya ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan.

Pasalnya, Bengkalis ternyata menjadi daerah yang realisasi APBD-nya paling rendah, dibandingkan daerah lain yang saat ini dipimpin Pjs.

Secara khusus, sorotan diberikan ke Pemkab Bengkalis yang baru merealisasikan APBD 2024 hanya sebesar 39,94 persen.

Rendahnya realisasi APBD 2024 Kabupaten/Kota itu menjadi tugas alias 'PR' khusus yang diberikan kepada 6 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota yang dilantik pada Selasa (24/9/2024) siang tadi.

"Meski Penjabat Sementara Bupati/ Wali Kota bertugas hanya sekitar dua bulan, namun harus segera melaksanakan monitoring APBD 2024, batas waktunya pada 30 September," kata Rahman Hadi dalam arahannya kepada 6 Pjs kepala daerah yang dilantik di Balai Serindit, Kompleks Gubernuran Riau.

Dalam arahannya, Rahman Hadi membacakan satu per satu realisasi APBD 2024 keenam daerah tersebut. Yakni, realisasi APBD Kabupaten Siak 2024 sebesar 52,24 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti 50,06 persen, Pelalawan 44,76 persen, Kuansing 49,56 persen dan Kota Dumai sebesar 56,66 persen.

"Kabupaten Bengkalis, baru 39,94 persen. Ini harus menjadi perhatian kita," kata Rahman Hadi memberikan penekanan.

Diketahui, besaran APBD Bengkalis 2024 mencapai Rp 4,1 triliun. Angka itu merupakan APBD terbesar di antara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Di sisi lain, para pedagang di salah satu pasar di Bengkalis, yakni Pasar Terubuk, mengeluhkan sepinya para pembeli. Padahal, sejumlah bahan pangan sudah mengalami penurunan harga.

Keluhan ini terjadi beberapa bulan terakhir sejak macetnya gaji pegawai pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Dan makin lama, daya beli terus mengalami penurunan drastis.

Bahkan saking sepinya, jam 9 pagi pun sudah ada pedagang yang tutup karena tak kunjung ada pembeli.

Para pedagang mengaku tidak berpikir mencari keuntungan besar lagi, mereka hanya berpikir untuk bertahan hidup sampai kondisi ekonomi kembali stabil.

Pun begitu, biaya kebutuhan pendidikan anak menjadi beban pikiran bagi para pedagang. Sehingga masyarakat mengaku sedang "kesempitan nafas". (***)

Sumber: Goriau