BKN Sudah Pastikan Pendaftaran CPNS Dimulai 20 Agustus Hingga 6 September 2024
Rabu, 14-08-2024 - 14:02:42 WIB
Riau12.com-JAKARTA- Kabar gembira untuk Anda yang ingin berkarir di pemerintahan. Pasalnya, pemerintah diketahui akan melakukan rekrutmen CPNS pada akhir buan ini.
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah memastikan pendaftaran CPNS 2024 dibuka 20 Agustus hingga 6 September 2024. Kepastian itu tertuang dalam surat resmi dengan Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang diteken Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto, Selasa (13/8).
Untuk informasi, pemerintah bakal membuka lowongan sebanyak 600 ribu Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Lowongan itu akan dibuka pada Agustus 2024 ini. Dari 600 ribu CASN itu, 10 persennya atau 60 ribu CASN akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Sejalan dengan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu memastikan pendaftaran CPNS 2024 dibuka pada Agustus.
Memang tidak disebutkan secara rinci perihal tanggal pendaftaran CPNS 2024. Anas hanya memastikan bahwa pengumuman formasi akan segera diumumkan. Adapun kini, verifikasi terkait formasi sudah mencapai 97 persen.
"Sudah selesai verifikasinya, sudah 97 persen yang CPNS. Sehingga ini, insya Allah dalam waktu dekat akan diumumkan. Sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS," kata Menteri PANRB saat ditemui di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
Anas menjelaskan, kenapa pendaftaran CPNS 2024 mundur dari jadwal semula. "Itu semua disebabkan ada sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan juga pemerintah daerah (pemda) yang belum mengusulkan formasi kepada Kementerian PANRB. Jadi Kementerian PANRB menunggu usulan formasi tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi," ucapnya.
Anas menegaskan, saat ini pemerintah sedang memprioritaskan formasi pegawai auditor. "Misalnya, kita kan minta ada auditor, ternyata mereka tidak mengusulkan auditor yang diusulkan justru tenaga teknis, padahal tenaga teknis itu sudah kita kurangi karena telah terdistrupsi oleh digital," ujarnya.
Hal seperti itulah yang perlu diverifikasi. "Kadang yang diusulkan pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga belum sesuai dengan arahan presiden dan tidak sesuai dengan target prioritas kita," pungkasnya.(***)
Sumber: Riaupos
Komentar Anda :