Riau12.com-INHIL – Suasana politik di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memanas setelah pernyataan tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Samino, yang menolak rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tanpa kajian mendalam. Ia menilai pinjaman tersebut berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang dan harus dipastikan selaras dengan RPJMD Inhil.

Sikap kritis Samino ini disebut sejumlah pihak sebagai pemicu meningkatnya sensitivitas politik di internal DPRD. Bahkan, muncul dugaan adanya upaya membangun opini publik melalui pemberitaan yang dinilai tidak wajar.

Polemik baru mencuat setelah tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp DPRD Inhil beredar luas pada Jumat malam, 28 November 2025. Percakapan itu memuat dugaan upaya menyuap media oleh salah seorang anggota dewan.

Dalam tangkapan layar tersebut, Hj Darnawati, anggota DPRD Inhil sekaligus Ketua Partai Perindo Inhil, terlihat menuliskan pesan yang dianggap mengarah pada upaya memengaruhi pemberitaan melalui transaksi.

“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yang mengangkat berita, kalau ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut. Sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulisnya.

Meskipun disampaikan dengan nada bercanda, pernyataan tersebut menuai kritik dari publik. Banyak yang menilai ucapan itu mencederai etika komunikasi antara pejabat publik dan insan pers.

Percakapan itu juga memperlihatkan respon dari Hj Tina Triana, anggota DPRD dari Fraksi PPP, yang dianggap memperkuat dugaan tersebut.

“Ia kak Aji. Buat aja berita juga nanti, yang penting tidak Perda, mampos kita nanti tak begaji,” ucapnya.

Namun, suara berbeda datang dari Padli, anggota DPRD dari Fraksi PKB, yang secara tegas menolak praktik transaksional terhadap media.

“Salah ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang aja sama media, pasti dinaikkannya berita,” tulisnya.

Hingga berita ini tayang, baik Darnawati maupun Hj Tina Triana belum memberikan klarifikasi resmi terkait percakapan yang beredar tersebut.

Sementara itu, publik terus menyoroti transparansi DPRD Inhil, baik terkait proses pembahasan rencana pinjaman daerah maupun etika komunikasi para anggotanya.