Embi menegaskan isu relokasi massal tersebut adalah hoaks. “Sejak awal pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan relokasi ke Pulau Burung. Pemerintah tengah menyiapkan skema penataan agar masyarakat tetap bisa hidup aman dan nyaman,” katanya, Jumat (10/10/2025).

Menurut Embi, pemerintah menyiapkan lahan pengganti bagi warga terdampak program pemulihan ekosistem TNTN sesuai ketentuan Pasal 110B UU Nomor 6 Tahun 2023. Lahan ini dekat dengan kawasan konservasi TNTN agar warga tidak harus berpindah jauh dari lingkungan sosial mereka. Pemindahan sekitar 7.000 Kepala Keluarga akan dilakukan secara bertahap mulai November 2025.

Selain itu, skema pengelolaan lahan mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kepastian hukum atas lahan garapannya dapat memperoleh legalitas usaha untuk jangka panjang.

Embi menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Program pemulihan TNTN juga menjadi bagian dari agenda nasional yang telah dibahas dalam rapat di Kejaksaan Agung pada September 2025, di mana Gubernur Riau Abdul Wahid mendapat mandat sebagai ketua pelaksana di tingkat provinsi.

Kebijakan ini selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, yaitu mewujudkan Riau Berdeleau: Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju. Pemulihan TNTN juga diharapkan memberi dampak ekologis dan sosial-ekonomi positif, termasuk melindungi keanekaragaman hayati, mendukung ekowisata, serta memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Pemulihan TNTN bukan hanya tentang menyelamatkan hutan, tetapi juga menjaga kehidupan manusia, satwa, dan masa depan bumi yang lebih lestari,” pungkas Embi.