Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) H. Feri Irawan, Rabu (10/9/2025). Menurutnya, tahapan verifikasi ini bersifat mutlak karena merupakan bagian dari mekanisme konstitusi dalam penggunaan APBD.

"Menunggu tanda tangan Pak Gubernur," ujar Feri.

Setelah proses tanda tangan gubernur selesai, dokumen APBD Perubahan 2025 akan dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhil.

Hasil verifikasi akan menentukan mana yang disetujui, direkomendasikan untuk diperbaiki, atau perlu disesuaikan lebih lanjut oleh Pemprov Riau. Proses verifikasi dan evaluasi ini penting karena APBD Perubahan baru bisa digunakan setelah tahapan tersebut selesai.

Penggunaan APBD Perubahan juga mendapat persetujuan dan evaluasi dari Gubernur Riau, sebagai bagian dari mekanisme untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku serta tujuan pembangunan daerah.

 "Mudah-mudahan segera, sehingga APBD Perubahan kita dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah," harap Feri.

Dengan masuknya APBD Perubahan 2025 ke tahap verifikasi, Pemkab Inhil optimistis dana tersebut akan segera bisa dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.