Namun, kehangatan diskusi tersebut diwarnai dengan suara kritis dari organisasi mahasiswa. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, M. Yusuf, menyampaikan pandangan tajam mengenai arah kebijakan pembangunan di Inhil yang dinilai masih bersifat reaktif.

“Kita ini gagap dalam mengambil keputusan. Kadang harus menunggu sesuatu terjadi dulu baru bertindak. Padahal kebijakan seharusnya dirancang dengan matang, baik dalam aspek edukatif maupun yudikatif,” tegas Yusuf.

Menurutnya, Kabupaten Inhil membutuhkan grand desain pembangunan yang jelas agar kebijakan tidak hanya sekadar memadamkan masalah ketika muncul, melainkan juga bersifat preventif dan visioner.

“Grand desain Inhil ini mau dibawa ke mana? Jangan sampai kita hanya sibuk memadamkan api tanpa menyiapkan langkah antisipasi,” tambahnya.

Silaturahmi Kamtibmas yang digagas Polres Inhil sejatinya menjadi ruang komunikasi dua arah antara aparat dan masyarakat. Kehadiran gagasan kritis dari mahasiswa memberikan warna baru, yakni dorongan agar pembangunan daerah tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yusuf juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil. Edukasi publik dan penegakan aturan, katanya, harus berjalan seimbang demi terciptanya harmoni sosial dan kepastian hukum.

Suara kritis HMI ini menjadi pengingat bahwa arah pembangunan Inhil bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga milik seluruh elemen masyarakat.