Ironisnya, penurunan harga ini terjadi bersamaan dengan diterbitkannya nota dinas oleh Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI No: 74/IA/IND/II/2025 tertanggal 21 Februari 2025. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan Pemerintah Provinsi Riau bersama Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI).

Gubernur Riau juga telah mengirim surat bernomor B/500.1.1/047.1/DPP-SET/2025 kepada Kementerian Perindustrian RI yang berisi permintaan mitigasi atas kelangkaan kelapa. Hal senada turut disampaikan HIPKI melalui surat No: 001/HIPKI-SPm/1/2025.

Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia Wilayah Riau, Burhan Rafik, menanggapi kondisi ini. Menurutnya, moratorium ekspor kelapa belum diberlakukan, sehingga petani masih memiliki kebebasan dalam menentukan harga.

"Kelapa kita saat ini belum ada moratorium, sehingga pasar ekspor tetap terbuka. Ini sebenarnya menguntungkan petani karena mereka bisa mencari harga terbaik," ujar Burhan, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia juga menegaskan bahwa seharusnya Pemerintah Provinsi Riau lebih berpihak kepada petani dengan menetapkan harga dasar kelapa agar mereka tidak dirugikan.

"Kami mendorong agar pemerintah menetapkan harga dasar kelapa minimal Rp5.000 per kilogram," lanjutnya.

Burhan menilai harga tersebut sudah sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, mengingat harga kebutuhan pokok terus meningkat setiap tahunnya. Menurutnya, harga Rp2.000 per kilogram yang sempat terjadi di masa lalu sudah tidak relevan lagi bagi petani.

Sementara itu, salah satu perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Inhil, Sambu Group, mengalami kesulitan produksi akibat kelangkaan bahan baku dari petani. Dampaknya, sekitar 2.000 karyawan harus dirumahkan.

Di sisi lain, terbukanya ekspor kelapa membuat petani lebih leluasa memilih pembeli. Kapal-kapal yang bersandar di berbagai daerah di Inhil kerap menawarkan harga lebih tinggi dibandingkan perusahaan lokal. (***)

Sumber: Goriau