Riau12.com-Pekanbaru – Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Indragiri Hilir, Andi Darma Taufik, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menunda pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) PT Oscar Investama di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dengan masyarakat setempat terkait lahan yang diajukan.

Andi menyebut ada indikasi bahwa pengajuan HGU oleh perusahaan berpotensi merugikan warga. Berdasarkan laporan yang diterimanya, lahan seluas 1.000 hektare yang diajukan untuk HGU diduga merupakan milik masyarakat.

"Pengajuan Hak Guna Usaha oleh PT Oscar Investama berpotensi merugikan warga. Berdasarkan laporan, lahan seluas 1.000 hektare yang diajukan perusahaan tersebut untuk HGU merupakan lahan masyarakat," kata Andi, Selasa (18/11/2025).

Politisi PDIP ini menjelaskan, sebelumnya telah ada perjanjian kerja sama antara masyarakat dan perusahaan dengan pola pembagian hasil 60:40. Namun dalam praktiknya, masyarakat hanya menerima pembayaran sekitar Rp100 ribu lebih per hektare.

"Ada aduan dari masyarakat mengenai lahannya seluas seribu hektare yang diajukan PT Oscar untuk HGU. Sebelumnya ada kesepakatan pembagian 60:40, tapi belakangan masyarakat hanya menerima seratus ribu lebih per hektare," ujarnya.

Andi menegaskan, jika pengajuan HGU disetujui oleh Kantor Wilayah ATR/BPN, status lahan akan berubah menjadi milik perusahaan. Kondisi ini menjadi alasan penolakan masyarakat terhadap proses pengajuan HGU tersebut.

"Itu lahan masyarakat. Kalau sudah jadi HGU, tentu lahan dikuasai perusahaan. Dan kabarnya pengajuan itu sudah dilakukan sejak tahun 2023," ungkap anggota Komisi I DPRD Riau tersebut.

Untuk itu, Andi meminta Pemerintah Provinsi Riau bersama ATR/BPN meninjau ulang pengajuan HGU PT Oscar Investama demi melindungi hak masyarakat yang selama ini hidup dari lahan tersebut.

"Kita minta Pemprov Riau meninjau ulang. Ini menyangkut hidup orang banyak. Masyarakat menggantungkan hidupnya dari lahan yang mereka kelola. Kalau jadi HGU, mereka bisa kehilangan mata pencaharian," tegasnya.

Sementara itu, General Manager Legal dan Humas PT Oscar Investama, Hendri, enggan memberikan komentar hingga berita ini tayang.