Hadir pada kesempatan tersebut pejabat struktural kedua instansi serta perwakilan bidang yang menangani pengelolaan data dan sistem informasi. Kerja sama ini menjadi bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Kepala Disdukcapil Inhu, Syaiful Bahri, menyampaikan bahwa tujuan kerja sama ini adalah memperkuat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan yang bersumber dari Disdukcapil dalam sistem informasi kesehatan.

“Dengan adanya pemanfaatan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Dinkes dapat melakukan validasi data penerima layanan kesehatan, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta berbagai program kesehatan masyarakat dengan lebih akurat dan efisien,” ujar Syaiful Bahri.

Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. “Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan membantu Dinkes memastikan data penerima layanan benar-benar valid. Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel,” tambahnya.

Plt Kepala Dinkes Inhu, Sandra SKM MKM, memberikan apresiasi atas dukungan Disdukcapil dalam penguatan data kesehatan daerah. “Data kependudukan yang terintegrasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program kesehatan seperti penanganan stunting, imunisasi, dan layanan JKN,” jelas Sandra.

Ia juga menyampaikan bahwa tindak lanjut kerja sama ini akan diwujudkan dengan pembentukan tim khusus di Dinkes yang bertugas memanfaatkan data kependudukan yang terhubung ke Disdukcapil. Dengan langkah ini, seluruh program kesehatan di Kabupaten Inhu diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat integrasi data di tingkat daerah, sekaligus memastikan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan, lebih akurat, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.