Sebelumnya, aspirasi serupa sudah mereka sampaikan kepada Wakil Bupati Inhu, Hendrizal. Namun hingga kini belum ada data pasti mengenai jumlah honorer non-database yang gagal CPNS.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Inhu, Rina, mengakui pihaknya memang belum memiliki data lengkap. Padahal BKP2D merupakan bagian dari panitia lokal seleksi CPNS di daerah.

“Yang ada data sama kami baru 107 orang, namun kami masih memastikan lagi datanya,” kata Rina saat diwawancarai Tribunpekanbaru.com.

Karena itu, perwakilan tenaga honorer meminta BKP2D segera menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendata tenaga honorer masing-masing yang gagal CPNS.

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, sebab sesuai ketentuan, tenaga honorer yang tidak masuk database BKN berisiko diputus kontraknya.

Menanggapi keresahan tersebut, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menegaskan pihaknya akan mengawal aturan yang berlaku dan memperhatikan masa depan para tenaga honorer.

“Kami memahami kegelisahan tenaga honorer. Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam, aturan akan tetap dikawal agar tidak ada yang dirugikan,” ujar Ade.

Situasi ini menambah ketidakpastian bagi ratusan tenaga honorer non-database di Inhu. Mereka kini menunggu langkah tegas Pemkab untuk memastikan hak dan status mereka tidak terabaikan.