Menurut laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), terdapat sekitar 10 kilometer ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemprov Riau tidak bisa menanggung seluruh biaya perbaikan infrastruktur tersebut.

"Saya tanya tadi sama Kepala Dinas PU, ada sekitar 10 kilometer yang rusak. Saya minta partisipasi dari para pengusaha karena Pemprov Riau saat ini mengalami defisit anggaran yang luar biasa. Tidak mungkin semua bisa kami tangani sendiri," ujar Abdul Wahid.

Ia menegaskan bahwa perusahaan tambang dan perkebunan yang memanfaatkan jalan tersebut harus turut serta dalam perbaikannya. Dengan pola sharing, diharapkan tanggung jawab dapat dibagi antara pemerintah dan pihak swasta.

"Kita akan meminta kesanggupan dari perusahaan pertambangan untuk ikut menyelesaikan perbaikan jalan. Jika dikerjakan bersama, maka kerusakan bisa berkurang secara signifikan," jelasnya.

Gubernur menekankan bahwa solusi ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas, sekaligus menjaga kelancaran operasional perusahaan.

"Yang terpenting, kita mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap nyaman, perusahaan tetap bisa beroperasi, dan tingkat kecelakaan di jalan ini bisa berkurang," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, menyambut baik gagasan Gubernur Riau terkait pola sharing untuk perbaikan jalan. Menurutnya, langkah ini merupakan inisiatif baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya.

"Ini memang salah satu usulan dari Gubernur Riau yang saya rasa sangat luar biasa dan belum pernah kita laksanakan. Kita berharap persoalan jalan ini bisa menemukan solusi terbaik," ujar Ade Agus.

Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata dari perusahaan tambang dan perkebunan dalam perbaikan jalan. Dengan panjang jalan rusak mencapai 10 kilometer, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp100 miliar untuk peningkatan ruas jalan secara optimal.

"Kalau ini ada sekitar 10 kilometer, maka kebutuhan anggaran tentu lebih kurang Rp100 miliar untuk penyelesaiannya," tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia menilai pembangunan jalan khusus untuk angkutan tambang merupakan langkah yang ideal. Jika kendaraan berat terus melewati jalan umum, maka perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama.

"Jalan alternatif atau jalan khusus tambang harus dibangun hingga tuntas. Jika masih melewati jalan umum, ini hanya solusi sementara karena sudah berulang kali dicoba dan tetap rusak," pungkasnya. (***)

Sumber: Goriau