Riau12.com-SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang menitikberatkan pada upaya peremajaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat secara berkelanjutan, Rabu (26/11/2025), di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat.

Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat akses pembiayaan dari pemerintah pusat sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi kemajuan ekonomi daerah.

Bupati Afni menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah percepatan pembangunan sektor sawit rakyat. “Forum ini kita gagas sebagai momen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Siak,” ujarnya.

Afni menjelaskan bahwa forum ini dibentuk untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi petani, seperti kebutuhan infrastruktur perkebunan dan jalan produksi yang harus tersedia. Ia menyebut peluang pendanaan dari pusat, khususnya melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP), sangat luas dan sejalan dengan visi misi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun, tapi selama ini akses dari daerah kurang karena usulan proposal minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri,” tegas Bupati Afni.

Dari total luasan lahan kelapa sawit di Kabupaten Siak seluas 220.974 hektare, mayoritas dikuasai oleh perkebunan rakyat. Namun, berbagai persoalan seperti pembangunan jalan produksi masih menjadi kendala karena APBD tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan. “Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggarannya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD, dan terbukti kita sudah mampu mengakses itu,” ungkapnya.

Bupati Afni juga menyoroti rendahnya capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Siak yang baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Hambatan ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.

“Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas Afni.

Afni meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bapperida sebagai ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait peremajaan sawit rakyat dan sarana prasarana. “Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya.

Kabid Ekonomi dan SDA, Andi Darmawan, menegaskan forum ini penting untuk mempercepat proses administrasi proposal peremajaan sawit rakyat, sarpras, dan bantuan perkebunan lainnya. Banyak proposal tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi. “Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa minta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” tutup Wawan.