“Hal ini sejalan dengan visi saya sebagai Bupati Siak, terwujudnya Kabupaten Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi,” ujar Bupati Afni.

Dijelaskan Bupati Afni, 63,6 persen lahan perkebunan di Siak merupakan milik rakyat dengan luas mencapai 229.974 hektare. Perkebunan swasta mencakup 33,7 persen dan milik negara 2,7 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya dukungan program PSR untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit.

Realisasi PSR di Kabupaten Siak hingga saat ini telah mencapai 5.184 hektare dengan nilai bantuan sekitar Rp137,5 miliar, melibatkan 2.105 pekebun yang tergabung dalam 34 kelembagaan di lima kecamatan. Pada 2025, program peremajaan seluas 1.200 hektare sedang berjalan, dan untuk 2026, Pemkab mengusulkan tambahan 1.085 hektare di delapan desa, enam kecamatan.

Bupati Afni menekankan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Program yang telah direalisasikan BPDP pada 2023–2024 meliputi peningkatan jalan kebun, akses ke jalan umum atau pelabuhan, serta pengadaan alat transportasi seperti dump truck untuk koperasi di Kecamatan Koto Gasib. Nilai total bantuan mencapai Rp11,5 miliar.

Lebih lanjut, Bupati Afni berharap pada 2026 usulan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani dan keluarga pekebun juga dapat direalisasikan. Bentuk kegiatan yang diusulkan meliputi pelatihan budidaya, panen dan pascapanen, implementasi ISPO, pembuatan pupuk organik, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, serta pelatihan relevan lainnya.

Dalam bidang pengembangan SDM, Pemkab Siak juga mengusulkan 12 jenis pelatihan untuk 743 peserta, terdiri dari pekebun, penyuluh, pengurus kelembagaan, dan ASN pendamping. Program ini akan terintegrasi dengan beasiswa anak petani sawit yang diinisiasi BPDP. Pada 2025, dari 332 pendaftar, sebanyak 211 peserta telah diterima. Pemkab berharap kuota beasiswa dapat meningkat untuk memperkuat regenerasi tenaga ahli di sektor perkebunan.

Pihak BPDP yang diwakili Adi Sucipto menyambut positif paparan dan usulan Pemkab Siak. Ia menegaskan komitmen BPDP untuk memperkuat kolaborasi dengan daerah penghasil komoditas perkebunan, mengoptimalkan program pendanaan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

“Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan PSR di Siak dapat menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola sawit rakyat yang produktif, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Adi Sucipto.

Program PSR dan sarpras yang didanai BPDP bertujuan meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan sekaligus mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat. Selain PSR, BPDP juga membuka peluang dukungan di bidang pengembangan SDM, penelitian dan hilirisasi, serta promosi produk sawit berkelanjutan.