Hingga 22 Oktober 2025, total utang yang telah dibayarkan mencapai Rp198,29 miliar, meningkat Rp119,6 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Dari rekapitulasi, total tunda bayar tahun anggaran 2024 sebesar Rp326,94 miliar, dengan realisasi pembayaran sekitar 60,65 persen.

Dari jumlah tersebut, Rp279,70 miliar telah dianggarkan kembali dalam APBD 2025, sementara Rp47,23 miliar belum dianggarkan dan menjadi prioritas penyelesaian berikutnya. Masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp128,65 miliar yang akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.

Beberapa OPD dengan nilai tunda bayar terbesar antara lain Dinas PUPR sebesar Rp103,97 miliar (dibayar 69,24%), Dinas Kesehatan sebesar Rp56,65 miliar (dibayar 58,33%), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30,41 miliar (dibayar 35,55%). OPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian juga mencatat progres pembayaran di atas 60 persen.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan penyelesaian kewajiban keuangan tidak menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik. “Sejak awal kami fokus menata keuangan dan menuntaskan kewajiban daerah. Namun pekerjaan infrastruktur dan pelayanan publik tetap kita jalankan pada tahun 2025 ini dengan beberapa penyesuaian,” ujarnya, Senin (3/11).

APBD Siak mayoritas terserap untuk belanja pegawai ASN maupun non ASN yang jumlahnya mencapai 18.500 orang, sementara jumlah penduduk Siak telah mencapai 501.000 jiwa. Pemkab menekankan agar anggaran terserap tidak hanya berputar di tengah pegawai, tetapi juga menyentuh langsung masyarakat.

Selain itu, Pemkab Siak telah menuntaskan tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 sebesar Rp8,418 miliar yang telah disalurkan di awal pemerintahan Afni-Syamsurizal. “Kami menjaga fiskal Siak tetap sehat untuk kemaslahatan semua, memastikan penyelesaian utang tidak mengganggu pelayanan publik, tetap membayar gaji, honor pegawai, dan melaksanakan kerja-kerja kerakyatan lainnya,” tegas Bupati Afni.

Pemkab juga tetap menjalankan program pembangunan tahun 2025, khususnya peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan total anggaran Rp24,46 miliar dan kegiatan pengawasan sebesar Rp790,2 juta. Proyek ini mencakup Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau sepanjang 1,5 km, Jalan Poros Lubuk Miyam–Kuala Gasib sepanjang 3 km, dan Jalan Siak–Tumang (Merempan Hulu) sepanjang 1,5 km.

Program ini diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung perekonomian masyarakat lokal. Belanja infrastruktur yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025 menggunakan berbagai sumber dana, termasuk Dana Bagi Hasil Sawit, mendukung pemulihan ekonomi daerah.

“Kita ingin Siak terus bergerak maju meskipun menghadapi tantangan fiskal. Saya berharap seluruh pihak dapat memahami situasi ini dan tetap menjaga semangat untuk membangun daerah,” tutup Bupati Afni.