PT Samudera Siak merupakan anak perusahaan dari dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak, yakni PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Siak Pertambangan Energi (SPE). Pemeriksaan terhadap Jufrizal dilakukan sebagai bagian dari pendalaman penyidik Kejari Siak terhadap praktik pengelolaan jasa pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Siak, Muhammad Juriko Wibisono, membenarkan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pemanggilan Jufrizal merupakan kelanjutan dari serangkaian pemeriksaan terhadap pegawai dan pihak penyewa jasa kepelabuhanan yang telah lebih dulu dimintai keterangan.

“Sejumlah pegawai PT SS dan pihak ketiga sudah diperiksa, kini giliran Jufrizal selaku mantan direktur,” ujar Juriko di ruang kerjanya.

Pemeriksaan terhadap Jufrizal difokuskan pada dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional jasa kepelabuhanan. Penyidik mendalami indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian keuangan daerah yang melibatkan pengelolaan pendapatan dari aktivitas pelabuhan di kawasan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jufrizal diduga melakukan pengelolaan keuangan perusahaan secara serampangan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Beberapa transaksi penggunaan dana perusahaan diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilaporkan secara resmi kepada komisaris maupun pemegang saham BUMD.

Usai menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, Jufrizal tampak keluar dari ruang Pidsus Kejari Siak. Kepada wartawan yang menanyakan agenda pemeriksaannya, ia enggan memberikan penjelasan lebih jauh. “Gak ada, cuma jumpa Pak Kasi. Silaturahmi,” ujarnya singkat sambil berlalu meninggalkan kantor kejaksaan.

Sementara itu, Kejari Siak menegaskan akan terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti kuat terkait dugaan korupsi di tubuh PT Samudera Siak. Pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah pihak direncanakan akan digelar pekan depan.