“BKD wajib prioritaskan gaji ASN dan non-ASN dibayarkan tepat waktu. Kalau gaji saya terlambat, artinya masih ada pegawai yang belum menerima haknya,” kata Afni, Senin (6/10/2025).

Bupati Afni menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk empati dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap bawahannya. Ia menilai keterlambatan gaji bukan sekadar masalah teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga pegawai.

Selain soal pembayaran gaji, Afni juga menekankan pentingnya disiplin pegawai dan pengawasan anggaran. Ia meminta agar seluruh kepala PD menindak tegas pegawai yang jarang masuk kerja, tidak berada di tempat, maupun potensi kebocoran anggaran daerah.

Kondisi fiskal Kabupaten Siak saat ini dikatakannya berada di ambang kritis. Belanja pegawai daerah telah menembus sekitar Rp1,1 triliun per tahun, atau lebih dari separuh total APBD yang hanya sekitar Rp2 triliun, padahal idealnya hanya 30 persen dari APBD. Tahun depan, dana transfer pusat juga diperkirakan akan berkurang.

Untuk mengantisipasi hal ini, Afni mendorong seluruh PD bekerja lebih kreatif dan produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta jemput bola ke kementerian agar memperoleh dukungan dana dari APBN. “Setiap ASN harus ikut menjaga ruang fiskal tetap sehat demi kemaslahatan rakyat,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Bupati Afni berharap dapat menjadi contoh kepemimpinan yang adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kesejahteraan pegawai.