Aksi ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak yang memangkas 50 persen biaya hidup penerima beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH).

Mahasiswa menilai keputusan tersebut mendadak, sepihak, dan tanpa sosialisasi. Mereka mendesak Bupati Siak Afni Zulkifli untuk segera mencabut kebijakan yang dianggap merugikan hak pendidikan mahasiswa tidak mampu.

“Kami menolak pemotongan biaya hidup. Pemerintah harus transparan dalam mengambil keputusan, bukan mengorbankan mahasiswa,” teriak salah seorang mahasiswa dalam orasinya.

Bupati Afni Turun Langsung Temui Mahasiswa

Aksi tersebut langsung direspons Bupati Siak Afni Zulkifli, yang turun menemui massa bersama Wakil Bupati Syamsurizal.

Di hadapan mahasiswa, Afni menegaskan bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) penerima beasiswa PKH tetap berjalan penuh.

“Pembayaran beasiswa PKH masih utuh karena APBD Perubahan baru disahkan hari ini. UKT mahasiswa tetap dibayarkan penuh,” jelas Afni.

Namun, Afni mengakui adanya penyesuaian biaya hidup, dari semula Rp3,3 juta per bulan menjadi Rp1,9 juta.

“Efisiensi ini bukan pemangkasan hak pendidikan. Ini dilakukan agar beasiswa bisa dirasakan lebih merata,” ujarnya.

Afni memaparkan, alokasi beasiswa PKH untuk sekitar 700 mahasiswa penerima menyerap lebih dari Rp40 miliar, sementara 6.600 mahasiswa berprestasi non-PKH hanya mendapat total Rp7,3 miliar.

“Kalau tidak kita atur, akan ada ketidakadilan. Kita ingin ribuan mahasiswa lain juga bisa terbantu,” tambahnya.

Mahasiswa Tetap Menolak

Penjelasan itu tak meredakan kekecewaan mahasiswa. Mereka menilai logika pemerataan yang digunakan Pemkab justru menekan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"PKH itu untuk keluarga tidak mampu. Kalau biaya hidupnya dipangkas, bagaimana mahasiswa bisa bertahan?” kata seorang mahasiswa.

Mahasiswa menegaskan bahwa janji Bupati untuk menggelar dialog lanjutan bersama Pemkab, pihak kampus, dan perwakilan mahasiswa akan terus dikawal.

“Kami akan kawal terus. Hak pendidikan penerima PKH tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun,” tegas koordinator aksi.

Dalam pantauan, aksi berlangsung damai namun penuh dengan teriakan dan poster tuntutan. Mahasiswa membawa spanduk besar bertuliskan “Hapus Pemotongan Beasiswa PKH”.

Mereka juga memperingatkan bahwa jika kebijakan tidak ditinjau ulang, gelombang aksi yang lebih besar akan kembali digelar.

“Kalau pemerintah tidak serius, kami siap turun lagi dengan massa yang lebih besar,” ancam mahasiswa.

Kini, bola panas ada di tangan Pemkab Siak. Publik menunggu apakah janji dialog Bupati Afni benar-benar terealisasi, atau sekadar pernyataan untuk meredam aksi.