“Prinsipnya harus jaga hati rakyat. Kondisi rakyat dengan efisiensi saja sudah susah, jangan ditambah susah. Jangankan ke luar negeri, tugas dalam negeri saja kalau tidak terlalu urgen, lebih baik dihemat anggarannya,” kata Afni, Senin (22/9/2025).

Afni menegaskan, hingga saat ini tidak ada rencana bagi Pemkab Siak untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Sejak menjabat, ia mengaku sudah menolak sedikitnya empat undangan resmi dari pihak ketiga, termasuk organisasi non-pemerintah bidang lingkungan dan calon investor dari negara-negara Asia. Keputusan menolak diambil meski semua biaya perjalanan ditanggung pihak pengundang, demi menjaga sensitivitas publik.

“Kalau ada hal yang bisa diselesaikan di dalam negeri, kenapa tidak kita maksimalkan di sini? Itu lebih bijak,” ujarnya. Beberapa pertemuan yang awalnya dijadwalkan di luar negeri akhirnya bisa dipindahkan ke dalam negeri atau dilakukan secara daring.

Afni menekankan prinsip efisiensi di tengah situasi ekonomi yang tak menentu. Menurutnya, menjaga kepercayaan publik lebih penting ketimbang menambah agenda perjalanan.

Kebijakan terbaru ini sendiri diumumkan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Se-Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025). Tito membuka kembali peluang bagi kepala daerah dan pejabat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, setelah sebelumnya sempat dilarang karena situasi daerah yang rawan saat terjadi demo-demo di berbagai wilayah.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kebijakan pembukaan kembali kunker luar negeri diberikan setelah kondisi daerah dianggap aman dan kondusif. “Dalam kondisi aman sekarang, kepala daerah dan ASN boleh keluar negeri, asalkan daerahnya tidak terjadi riak-riak,” ujar Benni.

Afni menegaskan, Pemkab Siak akan tetap mengikuti arahan pemerintah pusat. Namun, prioritas utama tetap efisiensi anggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Lebih hemat dan tetap produktif, itu prinsip kami,” tutup Afni.