Temuan ini disampaikannya pada Selasa (16/9/2025). Afni menilai kasus tersebut merupakan bentuk kebocoran anggaran yang merugikan daerah dan harus segera ditindak.

“Ini salah satu kebocoran anggaran yang membebani keuangan daerah. Saya sangat sayang dengan staf, dan ingin jadi pemimpin yang juga disayang staf. Tapi aturan tetap harus ditegakkan. Ini demi menjaga keadilan dan efisiensi anggaran,” tegasnya.

Afni memastikan, pegawai yang terbukti melanggar akan diberhentikan dari jabatannya. Ia menekankan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran disiplin, apalagi yang berdampak pada keuangan daerah.

Saat ini, sekitar Rp1,1 triliun atau 45 persen dari total asumsi Rp2,2 triliun RAPBD-P dialokasikan untuk belanja pegawai. Menurut Afni, anggaran sebesar itu harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran agar tidak sia-sia, serta bisa dialihkan ke program pembangunan yang lebih produktif.

Ia juga telah meminta Inspektorat dan seluruh Kepala OPD memperketat pengawasan terhadap kehadiran pegawai serta memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah kasus serupa terulang kembali.

“Ini juga soal menjaga kepercayaan rakyat Siak. Jangan sampai ada yang tidak bekerja tapi tetap menerima hak. Itu tidak adil bagi pegawai lain yang sudah bekerja keras, dan juga tidak adil bagi rakyat Siak yang susah mencari pekerjaan,” pungkasnya.