Pernyataan itu disampaikan Sabar saat berdiskusi dengan massa Aliansi Siak Bersuara yang menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Siak, Selasa (9/9/2025).

“Kami ke Bali bukan main-main. Kami mengunjungi Monkey Forest untuk melihat bagaimana mereka mengelola monyet, bukan jalan-jalan ke pantai melihat bule telanjang seperti yang dituduhkan orang yang tidak suka dengan dewan,” tegas Sabar DH Sinaga.

Sabar menekankan, kondisi keuangan daerah yang tengah efisien menuntut inovasi untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui sektor pariwisata, dengan potensi seperti Danau Zamrud dan Danau Naga Sakti yang bisa dikelola lebih baik.

Perjalanan dinas tersebut melibatkan 27 anggota DPRD Siak, Kepala Dinas Pariwisata Tekad Perbatas Setia Dewa, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Amin Soimin. Sabar meminta publik menilai kegiatan tersebut secara profesional, bukan dari kacamata miring.

Demonstrasi Massa Aliansi Siak Bersuara

Meski begitu, kunjungan kerja tetap menuai sorotan tajam. Puluhan mahasiswa dan mahasiswi Siak yang tergabung dalam Aliansi Siak Bersuara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Siak. Mereka membacakan dan menyerahkan surat tuntutan terkait berbagai persoalan daerah.

Koordinator aksi menjelaskan, tuntutan lahir dari kajian panjang terkait kinerja DPRD dan permasalahan masyarakat. “Kami datang dengan aspirasi yang jelas, bukan sekadar teriak-teriak. Ada 11 tuntutan yang kami sampaikan,” tegasnya.

11 Poin Tuntutan Aliansi Siak Bersuara:

1. Mendesak DPRD segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi pelaku koruptor.

2. Memperbaiki kinerja DPRD secara administratif dan moral.

3. Menolak rencana penambahan tunjangan DPRD.

4. Meminta aparat hukum tidak arogan dan brutal terhadap massa aksi.

5. Mendesak audit seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

6. Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang tenaga kerja lokal.

7. Tegas terhadap proyek infrastruktur terbengkalai atau tidak terselesaikan.

8. Pengawasan ketat terhadap anggaran beasiswa Kabupaten Siak, khususnya PKH dan Betunas.

9. Klarifikasi dan transparansi anggaran kunjungan kerja ke Bali Juli 2025.

10. Tegas terhadap konflik agraria di Kabupaten Siak.

11. Menindak pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton.

Aliansi Siak Bersuara menekankan bahwa seluruh tuntutan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggung jawab DPRD Siak dalam fungsi pengawasan. “Kami akan terus mengawal, sebab rakyat butuh wakilnya yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya sekadar simbol di gedung dewan,” tutup perwakilan massa.